Ada 5 Juta KTP Ganda, Tjahjo Kumolo Hanya Bisa Mengimbau

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan masih ada sekitar 5 juta Karta Tanda Penduduk (KTP) ganda. Karenanya ia meminta masyarakat yang memiliki KTP ganda melapor secara aktif ke pemerintah.

"Ada 5 juta yang KTP ganda. Ada 2 atau 3 namanya sama, punya KTP ganda. Ini nggak bisa kita kejar. Kami hanya mengimbau mereka proaktif (melapor) dari 3 KTP itu mana yang dia pakai? Mana tempat terakhir dia pakai alamatnya di mana kota mana. Ini masih ada 5 juta," ujarnya di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Ia menjelaskan, prinsipnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak mudah mengeluarkan NIK baru karena berpotensi KTP ganda. Sedangkan bagi 180 juta pemilik KTP tunggal, pihaknya memastikan tidak akan bisa mencoblos di TPS berbeda.

"Dukcapil sudah sampaikan akses kami kepada KPU dan Bawaslu. Kami tegaskan tidak mudah menerbitkan NIK baru karena dia akan berpotensi kepada NIK ganda. Kami jamin yang 180 juta sekian itu NIK-nya tunggal kami jamin nggak akan mungkin bisa mencoblos di beberapa TPS," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah menyerahkan data DP4 kepada KPU pada akhir Desember 2017 lalu, karena itu, KPU tinggal mencocokannya lagi. Sebanyak 97% masyarakat sudah merekam ulang datanya di e-KTP tetapi 3% di antaranya belum merekam ulang.

Sementara anak remaja yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dipastikan sudah terdata. Namun, ia mengimbau remaja yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara pro aktif melapor agar bisa memakai hak pilihnya.

"Tapi yang 17 April nanti anak-anak remaja masuk dewasa sudah ada datanya semua masuk by name by address. Tinggal bagaimana teknisnya apakah anak-anak masuk remaja mau pro aktif, tapi secara prinsip sudah bisa menyelesaikan," jelasnya.

Tjahjo menyebut Dukcapil sudah melakukan upaya jemput bola perekaman e-KTP, misalnya dengan membuka loket di perguruan tinggi, di pelosok suku-suku terasing. Selain itu ia juga meminta pemilih yang tinggal di luar negeri maupun yang sering berdinas ke luar negeri untuk mengecek apakah namanya sudah melakukan perekaman e-KTP dan masuk dalam DPT agar bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.