Portal Berita Ekonomi Rabu, 27 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:58 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan SPBU Kompak BBM Satu Harga di kabupaten Kepulauan Aru.
  • 09:30 WIB. Telkom - Telkom siapkan belanja modal 27% dari pendapatan.
  • 09:30 WIB. Telkom - Telkom memperkirakan pendapatan dari Telkomsel di tahun 2018 sebesar 65% sampai 70%.
  • 09:28 WIB. Telkom - Telkom harapkan pendapatan IndiHome tahun ini tumbuh 60%.
  • 09:07 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyiapkan mobile banking untuk pelunasan BPIH.
  • 09:05 WIB. JSMR - Jasa Marga menyiapkan capex hingga Rp20 triliun di tahun 2019.
  • 09:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menyiapkan IPO anak usaha yang mengelola jalan tol Trans Jawa.
  • 09:00 WIB. JSMR - Jasa Marga percepat pembangunan jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran.
  • 08:59 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,16% ke level 6.480,56 di awal sesi I.
  • 08:56 WIB. BRI - BRI membantah dapat pinjaman dari 30 lembaga keuangan internasional senilai US$700 juta.
  • 08:55 WIB. KAEF - Kimia Farma berniat merilis obligasi dan MTN sekitar 50% dari capex.
  • 08:55 WIB. KAEF - Kimia Farma berniat merilis surat utang untuk mendanai operasi bisnisnya tahun ini.
  • 08:48 WIB. MTF - MTF Autofiesta membukukan pembiayaan lebih dari 250 unit mobil baru dalam sepekan.
  • 06:22 WIB. ADHI - ADHI memproyeksikan akan mengantongi pembayaran dari pekerjaan LRT Tahap I hingga Rp6 triliun pada 2019.
  • 06:22 WIB. TLKM - Telkom bersiap untuk mengeksekusi aksi korporasi berupa penarikan kredit perbankan senilai Rp9 triliun.

Anggap Boroskan APBN, PKS Tolak Kartu Nikah

Anggap Boroskan APBN, PKS Tolak Kartu Nikah - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Kementerian Agama membatalkan kebijakan pembuatan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah karena merupakan pemborosan anggaran, sehingga tidak menambah fungsi dan manfaat.

"Kartu nikah jelas pemborosan anggaran karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Dia mengatakan untuk apa membuat kartu nikah kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, karena di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ada. Selain itu, menurut dia, database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mencatat yang bersangkutan kawin dengan siapa.

Karena itu Jazuli menilai kebijakan kartu nikah yang dikeluarkan Kemenag tidak menambah manfaat dan tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).

"Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama," ujarnya.

Menurut dia, kalau alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem daring.

Dia menilai tidak perlu masing-masing kementerian membuat kartu sendiri-sendiri karena kalau itu dilakukan bukan kerja sistem, tapi kerja sendiri-sendiri.

Jazuli yang merupakan anggota Komisi I DPR RI itu meminta Pemerintah mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif agar sejalan dengan amanat UU Adminduk.

"Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran. APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat masih sangat banyak yang tidak masuk dalam anggaran," katanya.

Jazuli menilai lebih baik Kemenag mengalokasikan anggaran pencetakan kartu nikah untuk kesejahteraan guru-guru agama di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren serta untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama.

Sebelumnya, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018. Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018 dan untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan.

Kementerian Agama memastikan, keberadaan Kartu Nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara, misalnya biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah yaitu Rp680 juta untuk satu juta kartu.

Kemenag juga menjelaskan bahwa pengadaan Kartu Nikah bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan.

Tag: Kementerian Agama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Muhammad Adimijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,798.07 3,759.30
British Pound GBP 1.00 18,799.44 18,610.59
China Yuan CNY 1.00 2,124.34 2,103.16
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,242.00 14,100.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,138.88 10,036.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,814.57 1,796.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,551.97 10,445.22
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,116.25 15,951.33
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,503.57 3,464.37
Yen Jepang JPY 100.00 12,937.86 12,806.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6469.999 58.748 629
2 Agriculture 1472.483 4.802 21
3 Mining 1871.699 9.211 47
4 Basic Industry and Chemicals 917.870 16.359 71
5 Miscellanous Industry 1265.698 12.397 46
6 Consumer Goods 2620.836 31.158 52
7 Cons., Property & Real Estate 461.834 4.427 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1158.995 6.223 72
9 Finance 1255.430 11.016 91
10 Trade & Service 819.330 1.821 155
No Code Prev Close Change %
1 BTEK 132 176 44 33.33
2 COCO 650 810 160 24.62
3 MDKI 246 288 42 17.07
4 KPAS 181 206 25 13.81
5 NOBU 900 1,000 100 11.11
6 DART 292 324 32 10.96
7 MABA 56 62 6 10.71
8 BBMD 1,375 1,520 145 10.55
9 BPTR 76 84 8 10.53
10 DNAR 240 262 22 9.17
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 130 97 -33 -25.38
2 IDPR 640 482 -158 -24.69
3 GAMA 70 57 -13 -18.57
4 GIAA 535 462 -73 -13.64
5 STAR 120 104 -16 -13.33
6 BKDP 74 65 -9 -12.16
7 ARTO 165 145 -20 -12.12
8 BEEF 240 214 -26 -10.83
9 JAYA 164 147 -17 -10.37
10 BUVA 156 140 -16 -10.26
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 100 104 4 4.00
2 GIAA 535 462 -73 -13.64
3 PWON 675 710 35 5.19
4 FILM 805 875 70 8.70
5 BNLI 905 985 80 8.84
6 SIMA 130 97 -33 -25.38
7 KPAS 181 206 25 13.81
8 BEEF 240 214 -26 -10.83
9 LPPF 4,000 3,930 -70 -1.75
10 JAYA 164 147 -17 -10.37