Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Obligasi - PT Tunas Baru Lampung akan bayarkan obligasi Rp23,75 Miliar pada Jumat (28/12/2018) mendatang. 
  • 16:21 WIB. AP I  - AP I menargetkan kapasitas bandara hingga 2023 akan naik dua kali lipat.
  • 16:18 WIB. AP II - AP II resmi mengelola bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
  • 16:16 WIB. KAI - Tiket KA Daop V untuk momen Nataru tersisa 20%.
  • 16:15 WIB. KAI - PT KAI Daop IV Semarang memprediksi kenaikan penumpang pada Nataru mencapai 4,8%.
  • 16:11 WIB. BBM - Libur natal dan tahun baru, konsumsi BBM di Bali diperkirakan meningkat 6%.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir perdagangan sesi II, Rabu (19/12/2018), IHSG ditutup menguat 1,55% ke level 6.176,09. 

Anggap Boroskan APBN, PKS Tolak Kartu Nikah

Foto Berita Anggap Boroskan APBN, PKS Tolak Kartu Nikah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Kementerian Agama membatalkan kebijakan pembuatan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah karena merupakan pemborosan anggaran, sehingga tidak menambah fungsi dan manfaat.

"Kartu nikah jelas pemborosan anggaran karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Dia mengatakan untuk apa membuat kartu nikah kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, karena di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ada. Selain itu, menurut dia, database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah mencatat yang bersangkutan kawin dengan siapa.

Karena itu Jazuli menilai kebijakan kartu nikah yang dikeluarkan Kemenag tidak menambah manfaat dan tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).

"Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama," ujarnya.

Menurut dia, kalau alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem daring.

Dia menilai tidak perlu masing-masing kementerian membuat kartu sendiri-sendiri karena kalau itu dilakukan bukan kerja sistem, tapi kerja sendiri-sendiri.

Jazuli yang merupakan anggota Komisi I DPR RI itu meminta Pemerintah mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif agar sejalan dengan amanat UU Adminduk.

"Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran. APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat masih sangat banyak yang tidak masuk dalam anggaran," katanya.

Jazuli menilai lebih baik Kemenag mengalokasikan anggaran pencetakan kartu nikah untuk kesejahteraan guru-guru agama di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren serta untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama.

Sebelumnya, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018. Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018 dan untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan.

Kementerian Agama memastikan, keberadaan Kartu Nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara, misalnya biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah yaitu Rp680 juta untuk satu juta kartu.

Kemenag juga menjelaskan bahwa pengadaan Kartu Nikah bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan.

Tag: Kementerian Agama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Muhammad Adimijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6176.094 94.227 621
2 Agriculture 1553.700 23.242 20
3 Mining 1722.517 2.450 47
4 Basic Industry and Chemicals 851.540 22.282 71
5 Miscellanous Industry 1417.163 9.966 46
6 Consumer Goods 2555.083 70.002 49
7 Cons., Property & Real Estate 445.761 3.264 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.619 14.971 71
9 Finance 1174.737 17.417 91
10 Trade & Service 781.950 -0.798 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 133 179 46 34.59
2 SAFE 192 250 58 30.21
3 GLOB 352 440 88 25.00
4 AGRS 286 356 70 24.48
5 ARTA 625 750 125 20.00
6 POLY 137 160 23 16.79
7 PCAR 3,230 3,770 540 16.72
8 SHIP 865 990 125 14.45
9 SDRA 750 850 100 13.33
10 RELI 176 198 22 12.50
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 296 248 -48 -16.22
2 TRUS 322 276 -46 -14.29
3 INRU 600 525 -75 -12.50
4 ARTO 194 174 -20 -10.31
5 FILM 780 705 -75 -9.62
6 FMII 695 630 -65 -9.35
7 LUCK 770 700 -70 -9.09
8 MFMI 620 570 -50 -8.06
9 MPOW 118 109 -9 -7.63
10 INAI 410 380 -30 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 366 4 1.10
2 BBRI 3,630 3,670 40 1.10
3 BBCA 25,325 26,150 825 3.26
4 TLKM 3,740 3,810 70 1.87
5 WSBP 358 384 26 7.26
6 UNTR 29,125 28,650 -475 -1.63
7 PTBA 4,230 4,220 -10 -0.24
8 PGAS 2,070 2,080 10 0.48
9 ADRO 1,240 1,245 5 0.40
10 INKP 12,000 12,000 0 0.00