Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:06 WIB. PLN - Apkabel mengatakan kebutuhan dari PLN tahun ini membuat permintaan kabel naik 20%.
  • 20:41 WIB. Tik Tok - Tik Tok rilis pusat keamanan.
  • 20:40 WIB. Smartphone - Samsung dan LG bakal pamer ponsel 5G di MWC 2019.
  • 20:39 WIB. Taiwan - Tahun depan, Taiwan dikabarkan cuma layani 4G.
  • 20:37 WIB. Asus - 3 laptop tipis Asus segera muluncur di Indonesia.
  • 20:36 WIB. Tik Tok - Tik Tok masih dihantui pengguna di bawah umur.
  • 20:35 WIB. Cydia - Toko aplikasi bajakan untuk iPhone, Cydia akhirnya ditutup.
  • 20:34 WIB. Tumblr - Tumblr minta maaf karena blokir konten porno salah sasaran.
  • 20:33 WIB. Apple - Apple dituduh sengaja sembunyikan notch pada iPhone X, XS, dan XS Max dalam promosinya.
  • 20:31 WIB. Huawei - Huawei resmi luncurkan Nova 4 dengan kamera 48 megapixel.
  • 20:27 WIB. Mitsubishi - Susul Suzuki Carry, Mitsubishi recall Colt T12OSS.
  • 20:25 WIB. Nissan - Nissan gagal mufakat tentukan pengganti Ghosn.

Suap Warnai Bisnis Properti, Pengamat: Sudah Biasa

Foto Berita Suap Warnai Bisnis Properti, Pengamat: Sudah Biasa
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar sektor properti Erwin Kallo menyebutkan tindakan pengembang properti menyuap birokrat pemerintah menjadi hal "lumrah" dilakukan untuk mengurus perizinan.

"Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak," kata Erwin di Jakarta, Minggu.

Selain Kementerian Luar Negeri dan TNI, Erwin mengungkapkan pengembang properti di Indonesia berurusan dengan seluruh sektor lembaga pemerintahan.

Dikatakan Erwin, pengembang properti berada pada posisi sulit dalam menjalankan bisnis dan memenuhi harapan konsumen di Indonesia karena menjadi "korban" birokrasi yang tidak sehat.

Erwin menuturkan kasus suap yang menyeret pimpinan perusahaan Meikarta dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat merupakan contoh pengembang properti "terpaksa" harus menyuap birokrat karena jika tidak membayar maka proses perizinan tidak berjalan.

"Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu," tambah Erwin.

Dia menjelaskan penundaan suatu proyek karena perizinan akan menimbulkan biaya yang cukup besar terhadap proyek tersebut seperti biaya "overhead" yang akan membengkak jika terjadi penundaan proyek.

Erwin menggambarkan proses perizinan yang harus diurus pengembang cukup rumit mulai pembebasan lahan, sertifikasi tanah hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, praktisi hukum Eddy Marek menegaskan praktek suap dan pungli yang terjadi dalam kasus properti terkait pertama masalah mentalitas birokrat.

Kemudian, persoalan lainnya karena perangkat hukum, saat ini pemerintah sudah memiliki "online single submission" (OSS) yang merupakan platform yang baik sehingga pejabat pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang ada.

"Akibat kelemahan dua hal yaitu mentalitas dan perangkat hukum, halini masih terus terjadi. Saya pernah mendengar salah satu pejabat pemerintah sendiri mengatakan pengembang serba salah, di satu sisi jika tidak mendekati pejabat, izinnya dipersulit atau tertunda atau diurus setengah hati, tapi di sisi lain, jika pihak pengembang terus mendekati, maka ada risiko ditangkap karena melakukan kolusi," ucap Eddy.

Tag: Properti, perumahan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: WE/Pool

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74