Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:49 WIB. Internet - Operator seluler perkuat sinyal internet di area wisata.
  • 06:26 WIB. Go-Jek - Go-Jek tersandung lagi regulasi di Filipina.
  • 06:23 WIB. Palapa Ring - Kemenkominfo sebut Telkom dan Indosat sudah uji Palapa Ring Tengah.
  • 06:21 WIB. Trump - Trump tuduh Facebook dan Twitter diskriminatif.
  • 01:11 WIB. IPCC - Ekspansi IPCC di luar negeri diharapkan bakal tingkatkan layanan.
  • 01:09 WIB. SMF - SMF gencar menerbitkan surat berharga untuk merealisasi target pembiayaan KPR sebesar Rp10 triliun tahun ini.
  • 01:08 WIB. Mandiri - Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November.
  • 01:06 WIB. MRT - MRT Fase dua segera Groundbreaking.
  • 01:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menaikkan suku bunga deposito dolar 0,75 Persen.
  • 01:04 WIB. Pertamina - Pertamina & Hiswana Migas berjanji menjaga harga LPG jelang Pemilu.
  • 21:43 WIB. BNI - Kemenkop menunjuk BNI menjadi bank penyalur KPR untuk seluruh pegawainya.
  • 21:40 WIB. EBT - Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi mengembangkan energi baru dan terbarukan.
  • 21:37 WIB. PNM - PNM akan kelola hibah dana kemitraan AP I senilai Rp2 miliar.
  • 21:14 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan kontrak Rp10,39 triliun tahun ini.
  • 21:13 WIB. WSBP - Mayoritas kontrak baru WSBP tahun ini bakal berasal dari proyek jalan tol.

Suap Warnai Bisnis Properti, Pengamat: Sudah Biasa

Suap Warnai Bisnis Properti, Pengamat: Sudah Biasa - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pakar sektor properti Erwin Kallo menyebutkan tindakan pengembang properti menyuap birokrat pemerintah menjadi hal "lumrah" dilakukan untuk mengurus perizinan.

"Tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai suap atau pungli. Kenapa itu terjadi? Karena memang rentang perizinannya itu terlalu panjang dan terlalu banyak," kata Erwin di Jakarta, Minggu.

Selain Kementerian Luar Negeri dan TNI, Erwin mengungkapkan pengembang properti di Indonesia berurusan dengan seluruh sektor lembaga pemerintahan.

Dikatakan Erwin, pengembang properti berada pada posisi sulit dalam menjalankan bisnis dan memenuhi harapan konsumen di Indonesia karena menjadi "korban" birokrasi yang tidak sehat.

Erwin menuturkan kasus suap yang menyeret pimpinan perusahaan Meikarta dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat merupakan contoh pengembang properti "terpaksa" harus menyuap birokrat karena jika tidak membayar maka proses perizinan tidak berjalan.

"Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu," tambah Erwin.

Dia menjelaskan penundaan suatu proyek karena perizinan akan menimbulkan biaya yang cukup besar terhadap proyek tersebut seperti biaya "overhead" yang akan membengkak jika terjadi penundaan proyek.

Erwin menggambarkan proses perizinan yang harus diurus pengembang cukup rumit mulai pembebasan lahan, sertifikasi tanah hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, praktisi hukum Eddy Marek menegaskan praktek suap dan pungli yang terjadi dalam kasus properti terkait pertama masalah mentalitas birokrat.

Kemudian, persoalan lainnya karena perangkat hukum, saat ini pemerintah sudah memiliki "online single submission" (OSS) yang merupakan platform yang baik sehingga pejabat pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang ada.

"Akibat kelemahan dua hal yaitu mentalitas dan perangkat hukum, halini masih terus terjadi. Saya pernah mendengar salah satu pejabat pemerintah sendiri mengatakan pengembang serba salah, di satu sisi jika tidak mendekati pejabat, izinnya dipersulit atau tertunda atau diurus setengah hati, tapi di sisi lain, jika pihak pengembang terus mendekati, maka ada risiko ditangkap karena melakukan kolusi," ucap Eddy.

Tag: Properti, perumahan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: WE/Pool

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31