Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akhirnya buka suara soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Ia menegaskan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak dibuka untuk asing.
"Saya hanya ingin menekankan bahwa tidak benar kalau dikatakan ada bidang usaha kecil dan mikro dibuka untuk asing," katanya di Jakarta, Senin (19/11/2018).
Ia mencontohkan, warung internet alias warnet misalnya, dan pengupasan kulit umbi yang dikeluarkan dari DNI bukan untuk memberikan keleluasaan kepada asing. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah perizinan.
"Dia dikeluarkan karena pemerintah mau sederhanakan sehingga dia nggak perlu minta izin BKPM," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan dikeluarkannya bidang usaha dari DNI maka tidak serta merta dilakukan untuk membuka peluang modal asing.
"Karena keluar dari DNI memang bisa saja berarti dia PMA tapi bisa saja dia dikeluarkan bukan karena urusan PMA karena ada mau membuat penyederhanaan," jelasnya.
Revisi DNI, kata Darmin akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tersebut diperkirakan bakal selesai pada pekan ini.
"Jumat lalu di Istana menyampaikan perkiraan kita Perpresnya baru akan di-sign akhir minggu ini," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
Tag Terkait:
