Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:18 WIB. Kamboja - Pemerintah Kamboja telah memastikan  1.600 ton sampah plastik dari AS dan Kanada adalah ilegal.
  • 09:08 WIB. Selat Hormuz -  Trump: AL AS menembak drone Iran yang mendekati kapal perang AS.
  • 09:02 WIB. MediaTek - Sambut 5G, MediaTek rilis platform AI IoT i700, komputasi edge AI berkecepatan tinggi.
  • 08:56 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,22% di awal sesi I.
  • 08:00 WIB. Instagram - Instagram uji fitur untuk sembunyikan jumlah likes.
  • 06:12 WIB. India - Future Group (riteler India) akan luncurkan 7-Eleven pertama di India.
  • 06:08 WIB. Tokopedia - Tokopedia buka fitur tukar tambah smartphone.
  • 05:57 WIB. Go-Jek - Go-Jek dan Astra buka layanan sewa mobio Go-Fleet untuk mitra pengemudi.
  • 22:50 WIB. India - Paytm (perusahaan pembayaran digital India) peroleh transaksi US$ 150 juta dari eBay untuk perkuat daya tawar dengan Amazon

Pengelolaan Terminal Khusus Tingkatkan Ekspor bagi Pengusaha di Kalbar

Pengelolaan Terminal Khusus Tingkatkan Ekspor bagi Pengusaha di Kalbar - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dalam rangka mendorong iklim investasi dan memberikan kepastian hukum serta berusaha bagi pelaku usaha, maka diperlukan penataan terhadap sektor kepelabuhan khususnya pengoperasian terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Kementerian Perhubungan telah mengaturnya melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan bersama Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) telah menyelenggarakan sosialisasi di beberapa daerah terkait keluarnya Peraturan Menteri yang baru tentang pengelolaan Terminal Khusus (Tersus) dan juga Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sedangkan Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Perusahaan pemegang izin terminal khusus berdasarkan Pasal 18 PM 20 thn 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, kegiatan bongkar dapat dilakukan secara langsung tanpa melibatkan perusahaan bongkar muat, atau dengan kata lain kegiatan bongkar muat dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan.

Untuk menghindari terjadinya punggutan liar, Pemerintah juga melindungi para pelaku usaha yaitu “pelaksana bongkar muat dilarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan jasanya.”, hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) PM 152 thn 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyaman berinvestasi dengan menutup berbagai potensi punggutan liar yang dapat dilakukan oleh pihak atau kelompok manapun.

Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ada beberapa perusahaan yang memiliki terminal khusus tersebut. Menurut Kepala Kantor UPP Kelas III Kendawangan, Capt. Herbert E.P Marpaung, Pelabuhan Kendawangan, Ketapang merupakan pelabuhan yang menjadi gerbang selatan ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan yang dipadati aktivitas pelayaran ini, juga ramai dengan komoditas berupa CPO, bijih bauksit dan Smelter Grade Alumina.

“Terminal khusus untuk komoditas tersebut menyerap lapangan kerja sampai ribuan orang dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang yang cukup besar,” kata Capt. Herbert.

Adapun total Terminal Khusus yang beroperasi di wilayah kerja UPP Kendawangan sebanyak 13 Terminal dengan kunjungan kapal rata-rata sekitar 200-an kapal per bulannya. Kementerian Perhubungan dapat mencabut izin pengoperasian terminal khusus tersebut, “Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar kewajibannya dan menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan”.

Salah satu perusahaan yang memiliki Terminal Khusus yaitu PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan. Untuk PT WHW sebagai salah satu proyek strategis nasional yang mengelola bahan mentah dalam hal ini bijih bauksit menjadi Smelter Grade Alumina (SGA), Terminal khusus tersebut dibangun dalam rangka mendukung proses produksi dan penjualan.

Di tingkat nasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Barat, pemerintah mulai membangun terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak. Diharapkan, dengan adanya pelabuhan ini akan menambah daya saing Kalbar secara khusus dan Indonesia secara umum.

“Jika sudah beroperasi nanti, kita harapkan ekspor barang tidak melalui Pelabuhan Pontianak, melainkan bisa langsung dari terminal kijing. Karena kapasitas daya tampung di sini (kijing) cukup besar yaitu mencapai 2 juta TEUs atau tujuh kali lipat dari Pelabuhan Pontianak sebesar 300 ribu TEUs,” pungkas General Manager PT Pelindo II (IPC) Pontianak, Adi Sugiri.

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.80 3,707.38
British Pound GBP 1.00 17,469.01 17,293.50
China Yuan CNY 1.00 2,042.73 2,022.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,046.00 13,906.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.51 9,764.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.93 1,779.95
Dolar Singapura SGD 1.00 10,329.46 10,225.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.09 15,622.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,415.86 3,379.34
Yen Jepang JPY 100.00 13,045.42 12,914.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6403.294 8.685 652
2 Agriculture 1359.779 -0.916 21
3 Mining 1655.430 15.724 49
4 Basic Industry and Chemicals 816.021 16.130 72
5 Miscellanous Industry 1264.885 5.069 49
6 Consumer Goods 2385.818 14.333 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.521 0.306 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1233.628 3.292 74
9 Finance 1316.824 -9.517 91
10 Trade & Service 816.856 -0.632 163
No Code Prev Close Change %
1 HRME 545 680 135 24.77
2 POLU 1,010 1,260 250 24.75
3 ARKA 830 1,035 205 24.70
4 PICO 390 486 96 24.62
5 GLOB 406 505 99 24.38
6 PAMG 362 416 54 14.92
7 SAPX 655 745 90 13.74
8 MINA 1,250 1,400 150 12.00
9 INPP 720 800 80 11.11
10 SOTS 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 480 372 -108 -22.50
2 BRAM 14,000 11,200 -2,800 -20.00
3 PCAR 2,430 2,010 -420 -17.28
4 TMAS 210 174 -36 -17.14
5 AKSI 338 284 -54 -15.98
6 ARTA 400 342 -58 -14.50
7 POSA 242 214 -28 -11.57
8 BTEK 83 74 -9 -10.84
9 SKBM 440 400 -40 -9.09
10 OASA 290 264 -26 -8.97
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 350 6 1.74
2 IPTV 244 242 -2 -0.82
3 MNCN 1,420 1,365 -55 -3.87
4 POSA 242 214 -28 -11.57
5 ANTM 900 950 50 5.56
6 BBRI 4,520 4,450 -70 -1.55
7 INKP 7,900 8,475 575 7.28
8 INCO 3,130 3,180 50 1.60
9 BKSL 134 142 8 5.97
10 INOV 422 442 20 4.74