10 Alasan Ketua PSSI Edy Rahmayadi Harus Diganti...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejalan dengan kekalahan timnas di Piala AFF, desakan agar Edy Rahmayadi untuk turun makin ramai. Juga dorongan untuk memboikot nonton pertandingan Timnas Indonesia. Pada pertandingan melawan Timor Leste, misalnya, hanya 15.000 pendukung yang hadir.

Berikut faktor-faktor yang mendesak agar Edy, yang sekarang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, mundur dari jabatan sebagai Ketua PSSI.

Pertama, buruknya kinerja Timnas di Piala AFF. Bayangkan, setelah kalah 0-1 dari Singapura, menang susah payah atas Timor Leste, Timnas kemudian dibantai Thailand dengan skor 2-4. Teriakan "Edy out" cukup terdengar ketika Indonesia bermain buruk melawan Timor Leste.

Kedua, telatnya pembayaran gaji Luis Milla yang menyebabkan dia tidak kembali lagi melatih timnas. Padahal, di bawah Milla Timnas Indonesia berkembang secara konstruktif. Terlihat ada kerangka kerja yang jelas membangun tim sepak bola yang baik.

Ketiga, Liga 1 tetap bergulir meski timnas Indonesia sedang berlaga. Menurut Rakyat Merdeka, Liga 1 menjadi satu-satunya liga di dunia yang melakukan hal tersebut. Saat Indonesia dikalahkan Singapura dan Thailand, Liga 1 tetap bergulir. Di media sosial, kecaman terhadap hal ini mengalir. Sama gencarnya ketika muncul ajakan untuk memboikot nonton Timnas.

Keempat, Fox Sport Asia menyoroti beban pelatih Bima Sakti. Disebutkan kapasitas Bima (42) yang disebutnya belum pantas dalam posisi sekarang, dengan posisi terakhir hanya sebagai asisten Milla. "He only has an AFC A license, eligible only to manage the junior national teams and clubs," tulis Fox. Karena itu, keputusan PSSI memilih Bima Sakti juga dipertanyakan. Bagaimana mungkin penunjukan seorang pelatih dilakukan tanpa pertimbangan matang?

Kelima, kabarnya ada kecerobohan PSSI saat logo turnamen tidak ada di lengan kanan jersey timnas. Menurut Rakyat Merdeka, PSSI bisa terkena denda sekitar Rp73 juta dari AFC.

Keenam, Fox Asia menyorot tindakan Edy menampar suporter saat PSMS Medan melawan Persela Lamongan. Belakangan Edy membantah tuduhan tersebut.

Ketujuh, rangkap jabatan sebagai Ketua PSSI dan Gubernur Sumut. Faktor ini yang paling sering dipersoalkan banyak orang. Walaupun Edy cukup fair, ketika di masa kampanye Edy memilih cuti dari posisi sebagai Ketua Umum PSSI.

Kedelapan, ada petisi di www.change.org dengan judul "Edy Harus Mundur sebagai Ketua Umum PSSI" yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 112 ribu orang.

Sembilan, sebagaimana tertulis dalam www.change.org adanya regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural.

Sepuluh, bertebaran poster-poster di berbagai kota dengan tema "Edy out". Yang sempat terekam di media, di Solo, Bogor dan di Bandung.

Kendati demikian Edy masih ingin bertahan. Sebagaimana dikutip dari Detik.com, Edy mengatakan, "Ini amanah rakyat yang diberikan kepada saya melalui voters, saya akan berusaha sekuat tenaga Lillahi Ta'ala untuk berbuat yang terbaik."

Edy juga masih dapat dukungan dari klub-klub para peserta Liga 1. Mereka meminta agar masyarakat menghentikan kampanye "Edy out" agar Edy bisa berkonsentrasi terhadap pekerjaannya.