Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:49 WIB. NASA - NASA: Cincin Saturnus akan hilang.
  • 19:46 WIB. Facebook - Facebook Messenger tambah fitur Boomerang di kamera.
  • 19:45 WIB. Qualcomm - Qualcomm tuding Apple langgar larangan jual iPhone di China.
  • 19:44 WIB. Mobil - Penjualan mobil 2018 diprediksi tembus 1,1 juta unit.
  • 19:42 WIB. Facebook - Facebook ketahuan masih kuntit pengguna.
  • 16:21 WIB. AP I  - AP I menargetkan kapasitas bandara hingga 2023 akan naik dua kali lipat.
  • 16:18 WIB. AP II - AP II resmi mengelola bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
  • 16:16 WIB. KAI - Tiket KA Daop V untuk momen Nataru tersisa 20%.
  • 16:15 WIB. KAI - PT KAI Daop IV Semarang memprediksi kenaikan penumpang pada Nataru mencapai 4,8%.

Ekonomi Digital Butuh Dukungan Infrastruktur Memadai

Foto Berita Ekonomi Digital Butuh Dukungan Infrastruktur Memadai
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ekonomi digital tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan infratruktur yang memadai, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

"Digital economy tidak akan jalan kalau tidak ada infrastruktur yang baik. Kemudian bagaimana standing regulation pemerintah agar bisa tercipta infrastruktur yang baik, merata, di seluruh Tanah Air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Kemenkominfo, Ismail, di Denpasar, Bali, belum lama ini.

Menurut Ismail, selain infrastruktur fisik seperti jaringan kabel optik dan base transceiver station (BTS), spektrum frekuensi radio dan orbit satelit -- sebagai sumber daya alam terbatas-- juga harus dikelola dengan baik agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang baik pula di Indonesia.

Guna mendukung pembangunan infratruktur telekomunikasi yang baik, menurut Ismail, diperlukan pendekatan regulasi dan hukum yang berbeda-beda, baik dalam hal infrastruktur itu sendiri, maupun pada layer berikutnya yakni aplikasi dan konten, selain SDM, perangkat, dan standardisasi.

Dalam infrastruktur ada elemen spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. "Ini dua sumber daya alam yang punya value, punya nilai rupiah dalam penggunaannya, dan tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Ismail.

Ditjen SDPPI sebagai pengelola frekuensi, menurut Ismail, telah berhasil menghimpun PNBP hingga sekitar Rp19 triliun setahun dan nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas.

"Jadi bagaimana kita mengelola PNBP ini agar transparan, adil, maka kita punya aturannya, peraturan menterinya, dalam konteks menjaga infratruktur bisa tersedia dengan baik."

Dalam mendukung tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia, lanjut Ismail, setidaknya ada tiga building block yang harus disediakan dengan baik, yakni infrastruktur, kemudian aplikasi, dan ketiga konten, dimana ketiganya membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda-beda.

Berbeda dengan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lain-lain, infrastruktur telekomunikasi dibangun oleh pelaku usaha seperti Telkom, Indosat, dan operator-operator lainnya melalui investasi. Karena dibangun oleh pelaku usaha, kata Ismail, maka dalam pembangunannya para pelaku usaha itu mengharapkan return of investment (pengembalian investasi), sehingga akibatnya mereka hanya membangun di wilayah-wilayah yang menguntungkan saja.

Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda dalam pembangunan infrasturktur ini agar infrastruktur juga menjangkau ke daerah-daerah pelosok di Indonesia.

"Makanya kita (Kemkominfo) membangun BLU (Badan Layanan Umum) baru BAKTI untuk menjembatani penyelesaikan berbagai masalah itu, pemerintah membangun backbone agar operator bisa membangun pada sisi infrastruktur jaringannya saja," jelas Ismail.

Sementara Plt Direktur Pengendalian, Ditjen SDPPI, Nurhaedah, dalam sosialisasi ini memaparkan mengenai pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam periode 2017 hingga sepanjang 2018 ini, Ditjen SDPPI telah menangani penegakan hukum bidang telekomunikasi sebanyak 1.868 kasus, dengan 1.774 kasus diterbitkan peringatan (non pro justitia), 78 kasus dengan tindakan segel, dan 16 kasus dengan tindakan penyitaan.

Dalam penegakan hukum bidang telekomunikasi ini, Ditjen SDPPI didukung dengan 269 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan mereka telah menyelesaikan 16 kasus hingga P21, 16 kasus sudah mendapatkan putusan pengadilan, dengan vonis denda bahkan kurungan penjara bagi pelakunya.

Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Dwi Handoko menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam manajemen penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Ditjen SDPPI, Kemkominfo sebagai adminstrator Pemerintah RI dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio mempunyai beberapa peran.

Peran-peran Ditjen SDPPI tersebut meliputi perencanaan dan alokasi, kemudian perizinan, penempatan, dan billing (PNBP), koordinasi dan nofitikasi, regulasi dan standardisasi, monitoring dan inspeksi, serta penegakan hukum.

Tag: Digital Economy, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Unsplash/Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6176.094 94.227 621
2 Agriculture 1553.700 23.242 20
3 Mining 1722.517 2.450 47
4 Basic Industry and Chemicals 851.540 22.282 71
5 Miscellanous Industry 1417.163 9.966 46
6 Consumer Goods 2555.083 70.002 49
7 Cons., Property & Real Estate 445.761 3.264 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.619 14.971 71
9 Finance 1174.737 17.417 91
10 Trade & Service 781.950 -0.798 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 133 179 46 34.59
2 SAFE 192 250 58 30.21
3 GLOB 352 440 88 25.00
4 AGRS 286 356 70 24.48
5 ARTA 625 750 125 20.00
6 POLY 137 160 23 16.79
7 PCAR 3,230 3,770 540 16.72
8 SHIP 865 990 125 14.45
9 SDRA 750 850 100 13.33
10 RELI 176 198 22 12.50
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 296 248 -48 -16.22
2 TRUS 322 276 -46 -14.29
3 INRU 600 525 -75 -12.50
4 ARTO 194 174 -20 -10.31
5 FILM 780 705 -75 -9.62
6 FMII 695 630 -65 -9.35
7 LUCK 770 700 -70 -9.09
8 MFMI 620 570 -50 -8.06
9 MPOW 118 109 -9 -7.63
10 INAI 410 380 -30 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 366 4 1.10
2 BBRI 3,630 3,670 40 1.10
3 BBCA 25,325 26,150 825 3.26
4 TLKM 3,740 3,810 70 1.87
5 WSBP 358 384 26 7.26
6 UNTR 29,125 28,650 -475 -1.63
7 PTBA 4,230 4,220 -10 -0.24
8 PGAS 2,070 2,080 10 0.48
9 ADRO 1,240 1,245 5 0.40
10 INKP 12,000 12,000 0 0.00