Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:23 WIB. Bawaslu - Laporan ACTA soal Rudiantara 'yang gaji kamu siapa?' tak dapat ditindaklanjuti.
  • 08:12 WIB. MUI DKI - Insya Allah kami netral, tak pernah rapat memerintahkan pilih salah satu paslon.
  • 08:12 WIB. MUI DKI - Itu hanya penafsiran Ma'ruf Amin Saja. Niat cuma satu ialah bermunajat.
  • 08:12 WIB. Ketua MUI DKI - Munajat 212 bukan acara politik.
  • 07:59 WIB. IJTI - Tugas jurnalis jelas dilindungi Undang-Undang.
  • 07:59 WIB. IJTI - Tindakan laskar FPI mengintimidasi jurnalis saat liputan Munajat 212 masuk kategori melawan hukum.
  • 06:30 WIB. EPL - West Ham United 3 vs 1 Fulham
  • 06:28 WIB. EPL - Cardiff City 1 vs 5 Watford
  • 23:18 WIB. PEP - Pertamina EP Asset 3 Subang Field lepasliarkan keluarga Owa Jawa.
  • 23:17 WIB. PTPN - Menteri BUMN: PTPN bakal bertransformasi jadi BUMN Agrikultur modern.
  • 23:15 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar pendapatan Rp13,5 triliun tahun ini.
  • 23:15 WIB. WTR - Wijaya Karya Realty menerbitkan MTN senilai Rp205 miliar.
  • 23:15 WIB. BNI - BNI menargetkan pendapatan non bunga tumbuh dobel digit sepanjang 2019.
  • 23:14 WIB. PGN - PGN berencana untuk bidik pasar luar negeri.
  • 23:14 WIB. PTPN - PTPN IX menjalin kerja sama distribusi pemasaran produk hilir dengan Jeera Foundation.

Pemerintah Koreksi Jumlah DNI, Misbakhun Puji Kepedulian Jokowi

Foto Berita Pemerintah Koreksi Jumlah DNI, Misbakhun Puji Kepedulian Jokowi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memuji langkah pemerintah mengoreksi daftar bidang usaha yang sepenuhnya bisa menggunakan penanaman modal asing (PMA) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Menurutnya, koreksi itu menjadi bukti komitmen dan keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

“Ada niat baik pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Saya melihat semangat Presiden Jokowi untuk terus memberdayakan sektor UMKM,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (20/11).

Sebelumnya pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 berencana mengeluarkan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) yang berarti bisa sepenuhnya dimiliki asing. Namun, jumlah itu direvisi sehingga 25 bidang usaha saja yang bisa dimiliki asing sepenuhnya.

Misbakhun meyakini pemerintah memiliki alasan kuat sehingga sejumlah sektor usaha yang tak diminati pengusaha dalam negeri dibuka untuk investor asing. “Ada sektor-sektor yang selama ini tidak diminati investor dalam negeri,” sebutnya.

Legislator Golkar yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menilai berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah  berdampak positif. Khusus Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, Misbakhun melihat ada upaya pemerintah memacu kinerja UMKM melalui penyerapan ilmu dan teknologi dari masuknya PMA.

“Terutama agar ada transfer pengetahuan dan teknologi. Investor asing ditarik untuk membawa alat dan teknologi tinggi demi mendorong bisnis di Indonesia,” tegasnya.

Misbakhun lantas mencontohkan investasi di sektor teknologi pervasive, prosesor,  data center, security management,  hingga infrastruktur broadband. Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu meyakini kebijakan tersebut juga didasari tantangan yang harus dihadapi pemerintah.

“Transfer teknologi tersebut relevan dengan tantangan pemerintah yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0,” kata legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu.

Misbakhun menambahkan, masuknya investasi asing juga akan menambah ketersediaan lapangan kerja. Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi Presiden Jokowi tentang upaya pemerintahh menyiapkan lapangan pekerjaan.

“Bahwa salah satu tujuan investasi asing adalah membuka kesempatan bagi upaya membuka lapangan kerja. Investasi ini merupakan peluang yang baik dan harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, kata Misbakhun, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 juga bertujuan memperbaiki transaksi neraca berjalan di dalam negeri. “Karena dalam beberapa tahun terakhir, sektor-sektor yang ditawarkan dalam paket itu tidak dilirik oleh investor atau nilai investasinya tidak signifikan,” ulasnya.

Untuk diketahui, daftar 25 bidang usaha yang bisa dimiliki oleh asing antara lain sektor kehutanan yang meliputi pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan (PMA maksimal 51 persen).

Kemudian sektor energi dan sumber daya alam yang meliputi jasa konstruksi migas (PMA maksimal 75 persen), jasa survei panas bumi (PMA maksimal 95 persen), jasa pengeboran migas di laut (PMA maksimal 75 persen), jasa pengeboran panas bumi (PMA maksimal 95 persen), jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi (PMA maksimal 90 persen), pembangkit listrik lebih dari 10 MW (PMA maksimal 95 persen, atau maksimal 100 persen apabila dalam rangka kerja sama pemerintah swasta/KPS selama masa konsesi), pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (PMA maksimal 49 persen optimalisasi).

Selanjutnya ada sektor perdagangan yang meliputi jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar (PMDN 100 persen dan maksimal 70 persen bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN).

Sedangkan untuk  sektor pariwisata meliputi usaha galeri seni (PMA maksimal 67 persen) dan gedung pertunjukan seni (PMA maksimal 67 persen).

Adapun di sektor perhubungan mencakup angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu (PMA Maksimal 49 persen), angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang (tidak termasuk cabotage) (CPC 7211) dengan pengaturan PMA ASEAN maksimal 70 persen.

Sementara sektor kominfo cukup banyak. Antara lain jasa sistem komunikasi data  (maksimal 67 persen), penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap (PMA Maksimal 67 persen), penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak (PMA maksimal 67 persen), penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content (ring tone, sms premium dan lainnya) dengan pengaturan PMA Maksimal 67 persen, pusat layanan informasi (call centre) dan jasa nilai tambah telepon lainnya (PMA maksimal 67 persen), jasa akses internet (internet service provider) dengan pengaturan PMA maksimal 67 persen, jasa internet telepon untuk keperluan publik (PMA Maksimal 67 persen), jasa interkoneksi internet dan jasa multimedia lainnya (PMA maksimal 67 persen).

Tag: Mukhamad Misbakhun, Komisi XI DPR

Penulis/Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93