Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:14 WIB. Pertamina - Pertamina gandeng BMW kenalkan stasiun pengisian energi listrik.
  • 17:08 WIB. Lazada - Pierre Poignant jadi CEO baru Lazada Group.
  • 17:04 WIB. Apple - Apple ingin bikin modem sendirI untuk iPhone.
  • 17:02 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi masih galau soal impor Pajero Sport.
  • 16:53 WIB. Telkomsel - Pelanggan Telkomsel keluhkan SMS iklan mengganggu.
  • 16:52 WIB. SoftBank - SoftBank Group asal Jepang bakal ganti perangkat Huawei dengan Nokia dan Ericsson
  • 16:50 WIB. Samsung - Samsung tutup satu pabrik ponsel di China pada akhir 2018.
  • 16:48 WIB. Yamaha - Yamaha suntik dana Rp2,1 triliun ke Grab.
  • 16:45 WIB. Google - Google bakal buka kantor dan data center di Vietnam.
  • 16:03 WIB. IHSG - Akhir sesi II, IHSG ditutup menghijau ,02% ke level 6.177,71. 
  • 15:07 WIB. BUVA - BUVA bentuk entitas anak perusahaan baru bernama PT Abirama Raya Prima.
  • 15:07 WIB. Bank Indonesia - BI imbau masyarakat waspadai peredaran Sertifikat Bank Indonesia (SBI) palsu. 

Revisi DNI dari Pemerintah, Sektor UMKM Lagi Ingin Dimanja? (1)

Foto Berita Revisi DNI dari Pemerintah, Sektor UMKM Lagi Ingin Dimanja? (1)
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI memutuskan untuk kembali merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada 2018. Kebijakan DNI 2018 untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing dalam memperluas sumber investasi baru serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Instrumen kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional seperti defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, dan mahalnya biaya logistik. DNI pada PKE XVI merupakan langkah optimalisasi terhadap relaksasi DNI yang sudah dilakukan dua kali, yaitu pada 2014 dan 2016. Relaksasi keterbukaan bidang usaha pada DNI 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.

Hasilnya, minat penanaman modal asing (PMA) meningkat 108 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat 82,5 persen di triwulan III-2016 sampai dengan triwulan II-2018 dibandingkan dengan pencapaian triwulan III-2014 hingga triwulan II-2016.

DNI 2016 telah memberikan keterbukaan lebih bagi PMA bagi 101 bidang usaha, di luar kemitraan dengan UMKM. Menurut evaluasi pemerintah, 83 dari 101 bidang usaha kurang optimal atau minat investasinya masih di bawah 50 persen. Oleh karena itu, relaksasi DNI kembali akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Salah satu kebijakannya yaitu mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Jenis usaha yang dikeluarkan berarti menjadi lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka untuk investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan optimalisasi DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri masih kurang mencukupi.

Ia menyampaikan bahwa upaya mengundang investasi melalui DNI 2018 akan dibuat sejalan dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) yang juga menjadi bagian dari PKE XVI. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa DNI harus mengikuti perkembangan dan situasi saat ini guna menggeliatkan investasi di dalam negeri.

Hal tersebut berarti DNI bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan kondisi ekonomi nasional serta mempertimbangkan bisnis dari sektor usaha. Isi Perpres Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memberikan sedikit gambaran mengenai isi dari perpres yang akan diterbitkan untuk mengatur optimalisasi di DNI 2018.

Ia mengatakan bahwa perpres baru tersebut diterbitkan untuk mengatur ulang jumlah struktur komposisi lampiran yang berisi daftar bidang usaha. Perpres tersebut nantinya memuat tiga lampiran daftar bidang usaha, terdiri atas bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, bidang usaha yang terbuka untuk UMKM serta koperasi, dan bidang usaha untuk kemitraan.

Pada lampiran ketiga atau daftar bidang usaha untuk kemitraan masih dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang pertanian, yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi, dan yang terbuka dengan persyaratan. Pemerintah mengusulkan untuk mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, beberapa bidang usaha di antaranya sektor UMKM dan koperasi.

Dengan dikeluarkannya dari DNI 2018, 54 bidang usaha itu menjadi lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka bagi investasi PMDN, PMA, serta UMKM dan koperasi. Sebanyak 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI tersebut dapat diperinci lagi menjadi lima kelompok bidang usaha.

Kelompok pertama terdiri atas empat bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Sebelumnya, empat usaha tersebut dicadangkan untuk UMKM dan koperasi dalam DNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Tag: Paket Kebijakan Ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Ibnu Chazar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00