Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Bulog - Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru.
  • 20:31 WIB. AP Kargo - AP Kargo sedang mengalami penurunan volume kargo kelolaan hingga 20% pada Januari 2019.
  • 20:31 WIB. Pelni - Pelni menyediakan layanan Redpack untuk memudahkan penumpang hingga UMKM.
  • 20:31 WIB. BRI -  BRI mengincar dua perusahaan asuransi umum.
  • 20:30 WIB. ANTM - Antam berharap bisa meraih kuota ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 5 juta ton per tahun.
  • 20:28 WIB. RAJA - Rukun Raharja memiliki peluang untuk melanjutkan kontrak dengan PLN di 2019.
  • 20:27 WIB. Pindad - Pindad mencapai laba bersih hingga 3 digit sepanjang 2018.
  • 20:27 WIB. Mandiri - Mandiri mampu menjual ST003 sebanyak Rp773 miliar.
  • 20:26 WIB. BTN - BTN meraup Rp80 miliar dari penjualan ST003 dari target Rp75 miliar.
  • 20:19 WIB. BRI - BRI meminta relaksasi aturan BMPK untuk menyalurkan kredit kepada BUMN.
  • 20:02 WIB. BNI - BNI berharap kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
  • 20:01 WIB. Pelindo II - Pelindo II rencanakan lepas saham Pelabuhan Tanjung Priok ke publik lewat IPO.
  • 19:57 WIB. Pelindo II - Pelindo II catat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:55 WIB. Pelindo II - Saat ini seluruh transaksi di Pelindo II sudah cashless.
  • 19:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II sedang menyiapkan aplikasi digital.

Revisi DNI dari Pemerintah, Sektor UMKM Lagi Ingin Dimanja? (1)

Foto Berita Revisi DNI dari Pemerintah, Sektor UMKM Lagi Ingin Dimanja? (1)
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI memutuskan untuk kembali merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada 2018. Kebijakan DNI 2018 untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing dalam memperluas sumber investasi baru serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Instrumen kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian nasional seperti defisit neraca pembayaran, perlambatan ekspor, ketergantungan impor, dan mahalnya biaya logistik. DNI pada PKE XVI merupakan langkah optimalisasi terhadap relaksasi DNI yang sudah dilakukan dua kali, yaitu pada 2014 dan 2016. Relaksasi keterbukaan bidang usaha pada DNI 2016 dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016.

Hasilnya, minat penanaman modal asing (PMA) meningkat 108 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat 82,5 persen di triwulan III-2016 sampai dengan triwulan II-2018 dibandingkan dengan pencapaian triwulan III-2014 hingga triwulan II-2016.

DNI 2016 telah memberikan keterbukaan lebih bagi PMA bagi 101 bidang usaha, di luar kemitraan dengan UMKM. Menurut evaluasi pemerintah, 83 dari 101 bidang usaha kurang optimal atau minat investasinya masih di bawah 50 persen. Oleh karena itu, relaksasi DNI kembali akan dilakukan melalui penerbitan perpres yang ditargetkan selesai pada minggu terakhir November 2018.

Salah satu kebijakannya yaitu mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Jenis usaha yang dikeluarkan berarti menjadi lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka untuk investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan optimalisasi DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri masih kurang mencukupi.

Ia menyampaikan bahwa upaya mengundang investasi melalui DNI 2018 akan dibuat sejalan dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) yang juga menjadi bagian dari PKE XVI. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa DNI harus mengikuti perkembangan dan situasi saat ini guna menggeliatkan investasi di dalam negeri.

Hal tersebut berarti DNI bersifat dinamis mengikuti perkembangan dan kondisi ekonomi nasional serta mempertimbangkan bisnis dari sektor usaha. Isi Perpres Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memberikan sedikit gambaran mengenai isi dari perpres yang akan diterbitkan untuk mengatur optimalisasi di DNI 2018.

Ia mengatakan bahwa perpres baru tersebut diterbitkan untuk mengatur ulang jumlah struktur komposisi lampiran yang berisi daftar bidang usaha. Perpres tersebut nantinya memuat tiga lampiran daftar bidang usaha, terdiri atas bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, bidang usaha yang terbuka untuk UMKM serta koperasi, dan bidang usaha untuk kemitraan.

Pada lampiran ketiga atau daftar bidang usaha untuk kemitraan masih dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang pertanian, yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi, dan yang terbuka dengan persyaratan. Pemerintah mengusulkan untuk mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI 2018, beberapa bidang usaha di antaranya sektor UMKM dan koperasi.

Dengan dikeluarkannya dari DNI 2018, 54 bidang usaha itu menjadi lebih sederhana perizinannya atau lebih terbuka bagi investasi PMDN, PMA, serta UMKM dan koperasi. Sebanyak 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI tersebut dapat diperinci lagi menjadi lima kelompok bidang usaha.

Kelompok pertama terdiri atas empat bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Sebelumnya, empat usaha tersebut dicadangkan untuk UMKM dan koperasi dalam DNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Tag: Paket Kebijakan Ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Ibnu Chazar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6512.784 18.117 627
2 Agriculture 1601.214 -11.059 21
3 Mining 1907.000 12.070 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.650 14.153 71
5 Miscellanous Industry 1359.890 0.132 46
6 Consumer Goods 2660.281 3.855 51
7 Cons., Property & Real Estate 458.747 4.624 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.870 -9.689 71
9 Finance 1236.721 2.980 91
10 Trade & Service 825.628 2.708 155
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 75 92 17 22.67
2 PSDN 222 260 38 17.12
3 MPPA 306 356 50 16.34
4 CSAP 520 600 80 15.38
5 NATO 515 590 75 14.56
6 AKSI 352 390 38 10.80
7 TALF 300 332 32 10.67
8 ARTA 890 980 90 10.11
9 INTP 18,000 19,500 1,500 8.33
10 SIPD 955 1,030 75 7.85
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 2,510 1,900 -610 -24.30
2 PUDP 442 356 -86 -19.46
3 SIMA 300 250 -50 -16.67
4 YULE 208 175 -33 -15.87
5 TRIO 250 214 -36 -14.40
6 RELI 236 206 -30 -12.71
7 KONI 438 386 -52 -11.87
8 INCF 360 322 -38 -10.56
9 SMDM 188 170 -18 -9.57
10 CLAY 1,700 1,540 -160 -9.41
No Code Prev Close Change %
1 BMRI 7,200 7,100 -100 -1.39
2 FREN 288 284 -4 -1.39
3 JPFA 2,440 2,310 -130 -5.33
4 ANTM 1,025 1,060 35 3.41
5 BBCA 26,900 27,500 600 2.23
6 LEAD 75 92 17 22.67
7 TLKM 3,920 3,870 -50 -1.28
8 ADRO 1,295 1,345 50 3.86
9 GIAA 474 482 8 1.69
10 BBRI 3,910 3,890 -20 -0.51