Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP adalah partai yang junjung tinggi kedisiplinan.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - Tak ada untungnya merusak atribut partai lain.
  • 01:02 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP tak pernah main sembunyi-sembunyi.
  • 01:02 WIB. PDIP - SBY itu bukan rival Jokowi, jadi tak ada untungnya.
  • 01:02 WIB. PDIP - Tudingan perusak baliho SBY di Riau tak masuk akal.
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:33 WIB. Jokowi - Pengenalan diri lewat baliho perlu, namun lebih baik door to door.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Dua timses agak riskan jika debat capres dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
  • 00:00 WIB. Ketua KPU - Kemungkinan debat capres-cawapres 2019 hanya di Jakarta.
  • 23:50 WIB. Ketua Bawaslu - Jika masuk pidana umun bakal ditangani kepolisian.
  • 23:49 WIB. Ketua Bawaslu - Pengrusakan baliho SBY di Riau masih dikaji.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Perjuangan bukan kepentingan Jokowi-Ma'ruf, tapi untuk jutaan rakyat.
  • 23:40 WIB. Hasto Kristiyanto - Djarot harus gelorakan semangat menangkan Jokowi-Ma'ruf.
  • 23:40 WIB. Ketua Bawaslu - Kami akan koordinasi dengan Bawaslu Riau soal pengrusakan baliho SBY.

Tingkatkan Produksi Susu dalam Negeri, Kemenkop-UKM Rumuskan Kemitraan Strategis

Foto Berita Tingkatkan Produksi Susu dalam Negeri, Kemenkop-UKM Rumuskan Kemitraan Strategis
Warta Ekonomi.co.id, Bogor -

Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodog kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait pemenuhan susu dalam negeri. Pola kemitraan yang tepat bisa mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bagaimana pola kemitraan yang ideal itu lah yang dibahas dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Membangun Kemitraan Strategis Bagi Para Pelaku Industri Persusuan Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama' di Bogor, Rabu (21/11/2018).

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, saat memberikan pengantar diskusi mengatakan, susu merupakan komoditas pangan penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Sayangnya, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah, di bawah 20% dari batas ideal yang ditetapkan WHO. Persoalannya, untuk memenuhi susu yang tingkat konsumsinya rendah saja, Indonesia harus mengimpor.

"Kebutuhan susu nasional yang masih rendah ini pun belum mampu dipenuh oleh industri peternakan sapi perah. Persoalannya sangat beragam, mulai dari produktivitas susu sapi rendah, pemilihan sapi perah di bawah skala ekonomis, serta neraca susu nasional yang tidak berimbang," urainya.

Maka tidak heran, jika tingkat konsumsi susu nasional sekitar 16,62 kg per kapita per tahun. Angka ini termasuk yang terendah di Asia Pasifik, masih jauh di bawah negara Asean lain. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 36,2 kg per kapita per tahun, Myanmar 26,7 kg per kapita per tahun, Thailand 22,2 kg per kapita per tahun, atau Filipina 17,8 kg per kapita per tahun. 

"Jadi, diharapkan dari diskusi ini didapatkan pola kemitraan yang tepat antarpelaku usaha di bidang persusuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, dan menjadi solusi atas persoalan persusuan Indonesia," ujarnya.

Damanik menegaskan, kemitraan dengan industri merupakan pintu masuk bagi peternak dalam negeri untuk menuju modernisasi cara beternak. Dengan adanya program kemitraan antara IPS dengan koperasi atau kelompok peternak ini diharapkan dapat meningkatkan semangat wirausaha peternak.

Semangat ini yang pada gilirannya dapat mendorong produktivitas susu dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan peternak, terpenuhi bahan baku industri pengolahan susu dan konsumsi susu segar, serta dapat menjamin standardisasi susu sesuai SNI.

Saat ini, karena ketersediaan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) masih rendah, maka dari 60 lebih Industri Pengolahan Susu (IPS), hanya 14 perusahaan yang baru menyerap SSDN, baik melalui integrasi pabrik dengan peternakan mandiri atau melakukan kemitraan dengan koperasi dan atau peternak. 

Ia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya sudah melakukan terobosan terkait peningkatan produksi susu lokal. Salah satunya dengan menjadikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Jaya (KNJ), yang berlokasi di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai role model.

Koperasi ini mampu memproduksi susu sebesar 35 ribu liter per hari, 90% diserap industri susu besar  atau IPS. Sisanya, 10% diserap eceran oleh industri kecil olahan makanan dan minuman yang ada di wilayah Cigugur.

"Ini on progress, tapi kami mau tingkatkan skala produksinya, mau kami perbesar. Nah, untuk mewujudkan hal ini juga harus ada kemitraan karena pastinya butuh bibit sapi, butuh lahan pengembangan sapi, butuh pakan, juga bagaimana mengolah kotoran sapi," tandasnya.

Ketua Dewan Persusuan Nasional, Teguh Boediyana yang menjadi moderator diskusi, mengungkapkan, kondisi koperasi yang bergerak di sektor usaha pengolahan susu sapi memasuki masa suram dan stagnan.

Dari total jumlah koperasi susu di wilayah Pulau Jawa sebanyak 96 koperasi, kini hanya tinggal 57 koperasi susu (Jabar 15, Jateng 14, Jatim 28). Angka ini jauh menurun dibandingkan pada 1990an yang mencapai 230 lebih unit koperasi.

"Kemampuan produksi susu segar dalam negeri diprediksi hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan nasional. Kalau ini tidak segera diatasi, impor kita akan semakin besar bisa sampai 90%," tandasnya.

Teguh mengatakan, pemerintah perlu mendorong IPS agar mau memanfaatkan produksi susu segar dalam negeri. Salah satunya melalui kemitraan dengan peternak sapi perah lokal. Kalau perlu, IPS dalam menyerap susu harus dipaksa agar mau bermitra.

Menurutnya, kecilnya produksi susu peternak lokal akibat tidak adanya kewajiban industri untuk menyerap produksi susu lokal. Kondisi ini yang menjadi penyebab kemunduran sektor peternakan sapi perah di Indonesia. 

Dulu, saat masa Orde Baru, Pemerintah Indonesia mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi peternak sapi perah lokal. Kewajiban ini lah yang membuat bisnis persusuan di Indonesia kala itu bergairah. Produksi peternak sapi lokal bahkan mampu memenuhi hingga 50% kebutuhan susu nasional.

Tag: Dewan Persusuan Nasional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Kemenkop-UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00