Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:42 WIB. JSMR - Menteri Rini puas atas sistem transaksi tanpa henti di jalan tol yang dikembangkan Jasa Marga.
  • 13:45 WIB. Indocement - Indocement menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4% pada 2019.
  • 13:44 WIB. Kargo - PT AP Aviasi optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja kargo di Bandara Kualanamu hingga 20%.
  • 13:44 WIB. Garuda - Pilot Garuda gadungan ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
  • 13:42 WIB. PTPN IX - PTPN IX melakukan penyulingan perdana minyak atsiri serai wangi di Kabupaten Batang.
  • 13:42 WIB. BRI - BRI meraih dua penghargaan dari The Asian Banker.
  • 13:42 WIB. BRI - BRI bakal mengembangkan ekosistem keuangan guna meraup sumber pendanaan murah.
  • 11:29 WIB. PRDA - Prodia Widyahusada mencatatkan laba bersih sebesar Rp175,45 miliar pada tahun 2018.

Lindungi UMKM Jasa Pengendalian Hama, ASPPHAMI Keberatan DNI Diberlakukan

Lindungi UMKM Jasa Pengendalian Hama, ASPPHAMI Keberatan DNI Diberlakukan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) meminta pemerintah untuk menunda diberlakukannya Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap sektor industri pelayanan pengendalian hama atau fumigasi. Pasalnya, dengan memungkinkan investasi masuk hingga 100% bagi asing di sektor itu dinilai akan mengecilkan porsi pelaku usaha lokal.

"Tentu kami sangat keberatan dengan dikeluarkannya DNI untuk sektor ini, mengingat mayoritas pelaku usaha pest control (pengendalian hama) 99% adalah UMKM yang seharusnya dilindungi pemerintah," ungkap Ketua Umum ASPPHAMI, Boyke Arie Pahlevi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Selama ini, kata dia, pihaknya melakukan upaya untuk membangun sistem manajemen konvesional yang dilakukan UMKM agar semakin berkembang. Seharusnya, upaya yang dilakukan tersebut didukung penuh oleh pemerintah melalui perlindungan dan pembinaan.

"Kami tentu membuka lebar-lebar akan hadirnya investasi, baik asing maupun lokal agar industri jasa pengendalian hama semakin maju. Namun, pola kemitraan dengan UKM-UKM yang sudah ada bisa menjadi pilihan yang baik bagi keberlangsungan usaha, juga untuk lebih menggairahkan sektor ini karena sebenarnya potensi pasarnya cukup besar," kata Boyke.

Sebelumnya diketahui, final hasil relaksasi DNI 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Ditargetkan, aturan itu bisa diselesaikan pada akhir pekan ini.

Senada dengan ASPPHAMI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menyatakan permintaannya kapada pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan relaksasi DNI 2018 hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

"Detail masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam rapat terbatas di Menara Kadin hari ini, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya, keluarnya kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin, sebagaimana yang lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi.

Tag: Paket Kebijakan Ekonomi, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: ASPPHAMI

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00