Wiranto Beberkan Potensi Kerawanan di Pemilu 2019, Teror dan Hoax Masuk

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menko Polhukam, Wiranto menyoroti potensi kerawanan Pemilu 2019, di antara terjadi karena politik identitas, terror, politik uang hingga hoax.

Wiranto mengatakan, ada potensi kerawanan dalam penyelenggaran Pemilu 2019. Politik identitas berpotensi terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara. Menurutnya, seluruh pihak harus menjaga agar tidak terjadi kerumitan dalam tahapan tersebut.

"Politik identitas kerawanan itu pada saat kampanye atau pasca (pemungutan suara)," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

"Kalau harian nyoblos aman, tapi pas ngitung rumit lagi, sebelumnya rumit, ini yang kita jaga," tambahnya.

Selain itu, perilaku kandidat yang negatif juga dapat menimbulkan potensi kerawanan. Perilaku negatif tersebut, menurutnya, seperti tidak menaati aturan kampanye

"Perilaku kandidat yang negatif. Saking semangatnya menang lupa aturan jadi nekat aja, nggak boleh kampanye nekat, nggak boleh bawa atribut nekat, ini kan urusannya dengan polisi," katanya.

Ia menambahkan, hoax dan propaganda juga dapat menjadi potensi kerawanan pemilu. Karena itu menyarankan masyarakat dapat menyaring informasi yang diterima.

"Hoax dan propaganda, ini susah, karena kemampuan kita melawan hoax sudah ada tapi belum cukup," imbuhnya.

"Kalau ada berita yang tidak masuk akal tanyakan ke sumbernya yang tahu, jangan langsung dipercaya, dan para pejabat temen-temen daerah yang kita-kira difitnah dengan hoax segera jelaskan ke publik," lanjutnya.

Tidak hanya itu, politik uang juga masih menjadi potensi kerawanan. Sebab dapat mengganggu berjalannya proses demokrasi. Hal lain yaitu, terkait dengan sabotase hingga teror. Serta adanya potensi perselisihan hasil pemilu.

"Money politics, serangan fajar serangan senja ini masih subur di daerah penghasilan masyarakatnya rendah," jelasnya.

"Sabotase teror ini urusan polisi, masalah cyber kita serahkan BSSN dan Kominfo. Perselisihan hasil pemilu seperti yang saya sampaikan selesaikan proses pengadilan, atau nasehati kalau kalah ya sudah lah masih ada lima tahun lagi sabar," tutupnya.