Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sejumlah Pihak Pertanyakan Perbedaan Data Kementan dan BPS

Sejumlah Pihak Pertanyakan Perbedaan Data Kementan dan BPS Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Permasalahan perbedaan data produksi beras yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus bergulir dan memasuki babak baru. Para pelaku industri (stakeholder) pertanian pun mulai aktif mempertanyakan validitas data yang dimiliki Kementan. Pasalnya, perbedaan data tersebut disebut-sebut tak hanya terjadi di sektor saja, melainkan juga terjadi di berbagai komoditas lain, seperti jagung, kedelai, bawang dan lain-lain.

“(Data Kementan) Ini yang kami pertanyakan karena benar-benar berbeda dengan yang ada di lapangan. Saat ini sedang terus kami inventarisasi informasi dan data-data dari kalangan pelaku industri pertanian inilah kami kumpulkan teman-teman dari industri (petani dan peternak),” ujar Yeka Hendra Fatika dari Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), di Jakarta, Kamis (22/11).

PATAKA sendiri merupakan penggagas pertemuan antar stakeholder industri pertanian ini dengan mengundang sedikitnya 15 perwakilan perwakilan organisasi dan asosiasi petani dan peternak di Indonesia. Beberapa diantaranya meliputi Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Perhimpunan Peternak Unggas Nasional (PPUN), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Dewan Bawang Merah Indonesia dan lain sebagainya.

Dalam pertemuan stakeholder pertanian tersebut, disepakati dua hal. Pertama yaitu perlunya dibentuk Agriwatch yang bakal berfungsi sebagai lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan program-program pertanian dan peternakan di bawah Kementerian Pertanian.

Sedangkan kedua yaitu disepakatinya Petisi Ragunan yang meminta Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman lantaran dinilai telah melakukan sejumlah kebijakan yang justru memporakporandakan struktur industri pertanian yang telah berjalan selama ini. Salah satu kesalahan fatal Mentan disebut adalah dengan sengaja memproduksi hoax berupa data-data pertanian yang tidak valid sehingga semakin mengacaukan industri pertanian nasional.

“Bagi kami Mentan saat ini tidak hanya tidak kredibel dan tidak menguasai persoalan pertanian, namun lebih dari itu kebijakan-kebijakan yang diambilnya justru kontraproduktif dengan apa yang telah kita bangun bersama selama ini,” tegas Yeka.

Baca Juga: Pria Buleleng Diringkus usai Curi Tabung Gas-Barang Elektronik

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: