Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

Pemerintah Terbitkan Aturan Penyederhanaan Administrasi Perpajakan

Foto Berita Pemerintah Terbitkan Aturan Penyederhanaan Administrasi Perpajakan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak kembali menerbitkan tentang aturan perpajakan. Aturan tersebut mengatur tentang penyederhanaan proses  administrasi layanan perpajakan.  Aturan itu adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Aturan pengganti Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017 ini telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak pada 21 November 2018 dan berlaku mulai 1 Januari 2019 mendatang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, mengatakan peraturan Dirjen ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi perpajakan dengan penyederhanaan regulasi.

“Kami berharap aturan ini semakin dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan Indonesia,” kata Hestu di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Ia mengatakan peraturan baru ini menyederhanakan proses administrasi untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dalam menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra P3B.

Pokok-pokok perubahan yang diatur meliputi Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (Form DGT). Selama ini penyampaiannya membutuhkan dua jenis formulir sejumlah masing-masing tiga lembar dan dua lembar halaman. Kini Form DGT hanya memerlukan satu jenis formulir sejumlah dua lembar halaman

Berikutnya frekuensi penyampaian Form DGT  dimana dilakukan setiap bulan dalam SPT masa setiap pemotong/pemungut Pajak. Kini hanya satu kali dalam periode yang dicakup dalam Form DGT oleh pemotong/pemungut Pajak yang pertama kali menyampaikan Form DGT.

Selanjutnya saluran penyampaian Form DGT. Perarturan sebelumnya disampaikan secara manual (salinan yang dilegalisasi) kini dilakukan secara elektronik. Dan terakhir tentang periode masa dan tahun pajak pada Form DGT.  Bila dulu dilakukan paling lama 12 bulan atau tidak dimungkinkan melewati tahun kalender (mis. Agustus–Desember 2018) kini paling lama 12 bulan atau tidak dimungkinkan melewati tahun kalender (mis. Agustus–Desember 2018)

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Kumairoh

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93