Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:21 WIB. Samsung - Samsung optimis masyarakat masih minat terhadap ponsel premium.
  • 10:18 WIB. Telsa - Elon Musk tegaskan tidak garap crytocurrency.
  • 10:17 WIB. Huawei - Huawei bantah beri bonus ke pegawai yang curi properti lawan.
  • 09:58 WIB. Samsung - Samsung Galaxy Home rilis pada April.
  • 09:05 WIB. TCL - TCL kembangkan ponsel layar lipat terunik, kabarnya rilis tahun depan.
  • 09:00 WIB. IHSG - Akhir pekan, IHSG dibuka merah 0,30% ke level 6.518,19.
  • 08:55 WIB. PGN - PGN optimistis dapat membukukan kinerja lebih moncer pada tahun ini.
  • 08:55 WIB. BTN - BTN menilai naiknya batasan gaji penerima FLPP akan berdampak positif bagi industri properti.
  • 08:55 WIB. Realme - Realme umumkan C1 2019 dengan memori lebih besar.
  • 08:43 WIB. Samsung - Selama 10 tahun, Samsung sudah jual 2 miliar unit Galaxy.
  • 08:42 WIB. Pinterest - Pinterest ajukan IPO untuk Juni.
  • 08:38 WIB. Zuckerberg - Zuckerberg gelar pertemuan tertutup dengan Pemerintah Inggris.
  • 08:36 WIB. Realme - Realme 3 meluncur bulan depan.
  • 08:35 WIB. Qlue - Qlue dapat penghargaan di Dubai.
  • 08:34 WIB. Simbadda - Simbadda rilis dua speaker baru sekaligus.

KPK Sebut Banyak Perusahaan Jalankan Bisnis Tak Benar, Contohnya?

Foto Berita KPK Sebut Banyak Perusahaan Jalankan Bisnis Tak Benar, Contohnya?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak perusahaan di Indonesia menjalankan praktik bisnis secara tidak benar alias menipu yang masuk dalam tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan banyak perusahaan yang jalankan bisnisnya tidak benar. Bahkan ada BUMN yang telah ditetapkan tersangkan. Karena itu lembaga antirasuah pun akan lebih aktif menjerat korporasi tersebut.

Empat perusahaan yang telah menjadi pesakitan KPK di antaranya, PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan atau PT Tradha. Perusahaan terakhir dijerat sebagai tersangka TPPU.

Menurut Syarif, KPK tak punya niat untuk merusak korporasi tertentu dalam menetapkannya sebagai tersangka korupsi.

"Kami ingin agar korporasi di Indonesia itu betul-betul bersaing dan bekerja secara profesional. Sehingga kalau dengan cara seperti sekarang akan sulit bersaing,"ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Ia menambahkan, pihaknya menekankan kepada para penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum agar penanganan korupsi korporasi itu tak lebih dari satu tahun. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian hukum kepada korporasi. Karenanya akan mulai aktif menjerat korporasi sebagai tersangka korupsi untuk ke depannya.

Jerat hukum terhadap korporasi itu juga, lanjutnya, bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan pengurus korporasi itu. Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara cukup besar adalah kasus korupsi e-KTP, sekitar Rp2,3 triliun.

"Kalau hukum orangnya paling kejar uang pengganti, tapi sebagai sudah bagian korporasi, termasuk tindak pidana lain," katanya.

Menurutnya, salah satu dasar menjerat perusahaan atau korporasi sebagai tersangka berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Selain itu, aturan menjerat korporasi juga tertuang pada Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, suatu perusahaan atau korporasi bisa dijerat tersangka korupsi dengan melihat beberapa hal. Pertama, apakah perusahaan itu pertama kali terlibat korupsi atau tidak. Kedua, seberapa sering perusahaan itu melakukan korupsi atau suap. Ketiga apakah dampak dari korupsi perusahaan itu besar bagi lingkungan sekitar atau tidak.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,767.30 3,729.07
British Pound GBP 1.00 18,411.72 18,223.66
China Yuan CNY 1.00 2,101.61 2,080.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,127.00 13,987.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,109.28 10,006.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.01 1,782.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,447.42 10,343.12
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,020.02 15,854.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.01 3,432.39
Yen Jepang JPY 100.00 12,756.91 12,629.35

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6537.766 24.982 628
2 Agriculture 1616.672 15.458 21
3 Mining 1935.600 28.600 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.282 9.632 71
5 Miscellanous Industry 1347.154 -12.736 46
6 Consumer Goods 2654.468 -5.813 51
7 Cons., Property & Real Estate 459.894 1.147 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.069 7.199 72
9 Finance 1243.721 7.000 91
10 Trade & Service 827.313 1.685 155
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 288 432 144 50.00
2 OCAP 54 72 18 33.33
3 PUDP 356 430 74 20.79
4 PJAA 1,260 1,500 240 19.05
5 YULE 175 208 33 18.86
6 INPS 2,100 2,400 300 14.29
7 BRAM 6,200 7,000 800 12.90
8 IKAI 179 200 21 11.73
9 INDY 1,955 2,180 225 11.51
10 IBFN 240 266 26 10.83
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,900 1,425 -475 -25.00
2 ARTA 980 780 -200 -20.41
3 KBLV 525 454 -71 -13.52
4 CSAP 600 540 -60 -10.00
5 AKPI 690 625 -65 -9.42
6 CLAY 1,540 1,395 -145 -9.42
7 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
8 PSDN 260 242 -18 -6.92
9 SIPD 1,030 960 -70 -6.80
10 TRIS 236 220 -16 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 PGAS 2,490 2,640 150 6.02
2 ADRO 1,345 1,415 70 5.20
3 JPFA 2,310 2,330 20 0.87
4 INDY 1,955 2,180 225 11.51
5 BUMI 150 163 13 8.67
6 BMRI 7,100 7,325 225 3.17
7 UNTR 26,000 26,500 500 1.92
8 ESTI 91 92 1 1.10
9 BNLI 1,150 1,055 -95 -8.26
10 LEAD 92 86 -6 -6.52