Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:37 WIB. Waskita - Waskita Toll Road tingkatkan modal Rp79,2 miliar untuk konsesi jalan tol ruas Ngawi--Kertosono.
  • 10:37 WIB. BUMI - BUMI meraih penghargaan kategori emas dalam ajang Asia Sustainability Reporting.
  • 09:53 WIB. Saratoga - Sandiaga kembali menjual saham SRTG senilai Rp64,38 miliar di awal Desember ini.
  • 09:33 WIB. Dolar AS - Pukul 09.35: Dolar AS balas dendam, rupiah melemah 0,43% ke Rp14.562 per dolar AS. 
  • 09:01 WIB. IHSG - Jelang akhir pekan, IHSG dibuka menguat 0,14% ke level 6.178,57. 
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 

SKK Migas dan Kontraktor KKS Cermati Penetapan Provinsi Konservasi di Wilayah Papua

Foto Berita SKK Migas dan Kontraktor KKS Cermati Penetapan Provinsi Konservasi di Wilayah Papua
Warta Ekonomi.co.id, Manokwari -

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) menyelenggarakan diskusi tentang rencana penetapan status provinsi sebagai konservasi untuk Papua dan Papua Barat, Rabu (21/11/2018), di Manokwari, Papua Barat.

Dalam kegiatan tersebut, pelaku industri hulu migas ini mengharapkan penetapan status ini tetap memperhatikan keseimbangan dan memberikan keuntungan optimal bagi semua pihak. Baik untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Masyarakat Adat dan Pelaku Bisnis, termasuk bagi kegiatan usaha hulu migas yang dilakukan SKK Migas yang mengelola proyek milik negara di dua provinsi tersebut.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, A. Rinto Pudyantoro, mengatakan SKK Migas  bukan tidak setuju penetapan konservasi bagi Papua dan Papua Barat.

"Secara prinsip, kami mendukung. Namun diharapkan ditemukan titik keseimbangan antara konservasi dengan pembangunan ekonomi masyarakat Papua dan manfaatnya yg optimal bagi masyarakat,” ujar Rinto saat membuka Forum Discussion dengan tema Advokasi Perdasus Penetapan Provinsi Konservasi.

Dikatakannya, saat ini di Provinsi Papua Barat terdapat enam Kontraktor KKS yang sedang beroperasi dan semua sudah memasuki tahapan produksi. Sedangkan di Provinsi Papua, terdapat 2 Kontraktor KKS dan keduanya masih dalam tahapan eksplorasi. Namun potensi migas di Papua dan Papua Barat lebih besar dari itu. Kalau potensi tertutupi konservasi maka Pemda dan masyarakat tidak bisa menikmati dampak ekonomi dari hadirnya kegiatan hulu migas.

“Kontraktor KKS ini berkontribusi menyuplai energi dan penerimaan daerah melalui dana bagi hasil migas, dan menyerap tenaga kerja dari daerah” ujar Rinto.

Ia menambahkan, industri hulu migas berkomitmen untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem manajemen mutu sebagai sebuah kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Proses bisnis hulu migas dari awal sampai tahap akhir mensyaratkan Kontraktor KKS untuk memenuhi sejumlah dokumen teknis terkait aspek pengelolaan lingkungan. Misalnya saja, saat akan mulai mengoperasikan suatu blok migas, SKK Migas mewajibkan Kontraktor KKS untuk melakukan kajian awal melalui penyusunan Rona Lingkungan Awal atau Environmental Baseline Assesment (EBA). Studi ini akan menginformasikan daya dukung lingkungan permukaan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas.

“Beberapa dokumen teknis serupa dipersyaratkan pada semua tahapan bisnis hulu migas,” ujar Rinto.

Dalam rangka mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sejak 2002, Kontraktor KKS di bawah pengawasan SKK Migas mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian ini menjadi salah satu indikator bagaimana industri hulu migas dapat melakukan proses bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap persoalan lingkungan dan masyarakat.

“Hasil penilaian PROPER tahun 2017 menunjukkan bahwa semua Kontraktor KKS masuk kategori taat. Artinya, sudah tidak ada yang mendapat peringkat merah dan hitam. Bahkan 6 Kontraktor KKS mendapat peringkat emas,” ujar Rinto.

Forum Group Discussion Advokasi Perdasus Penetapan Provinsi Konservasi menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Imanuel Yenu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Dr. Mesak Iek, Kepala Seksi Provinsi Papua Barat, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rimon AM Siregar, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku Galih W. Agusetiawan, Kepala Seksi Perairan Yurisdiksi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pingkan K. Roeroe, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIPA Ir Achmad Rochani MSi.

Akademisi UNIPA Achmad Rohani mengatakan konservasi dan pembangunan ekonomi seharusnya dapat berjalan berbarengan dan saling menguatkan.

“Diperlukan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan yang dapat menyelaraskan kedua kepentingan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan lingkungan yang dibarengi dengan reformasi kelembagaan pada institusi yang berwenang dalam mengawasi kelestarian lingkungan hidup justru akan mendorong investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Tag: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: SKK Migas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00