PKS Mau Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup, Lihat Reaksi Polisi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019, mendapat tanggapan dari Kepolisian RI (Polri).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan rencana PKS tersebut perlu ada kajian akademis yang komprehensif. Kajian itu, disebut Dedi, perlu dibahas berbagai pihak karena berdampak pada keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas. Sebab, hasil dari kajian itu akan mengubah aturan yang ada.

"Perlu dibahas oleh stakeholders terkait karena perubahan regulasi, harus dilakukan kajian akademis dulu dari berbagai perspektif," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf, menjelaskan rencana RUU itu bertujuan mengurangi beban rakyat. Apalagi dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan yang melambung.

"PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," katanya.

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.