Theresa May Setujui Draft Deklarasi Brexit dengan Uni Eropa

Warta Ekonomi, London -

Perdana Menteri Inggris Theresa May menginginkan sebuah resolusi terhadap gejolak di dalam negeri atas persoalan Brexit saat ia mengumumkan rincian perjanjian dengan Brussels mengenai rancangan deklarasi politik hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa.

PM May mengumumkan pada Kamis (22/11/2018) bahwa pernyataan dokumen sebanyak 26 halaman yang menguraikan bagaimana perdagangan, keamanan, dan isu-isu lain akan bekerja telah disetujui secara prinsip.

Pejabat Inggris telah mencari hubungan masa depan yang dekat setelah Brexit, sementara para pejabat juga masih memastikan bahwa Inggris dapat membuat kesepakatan perdagangan baru dengan negara lain.

Kesepakatan itu masih perlu persetujuan oleh para pemimpin Uni Eropa, pada pertemuan puncak darurat yang akan berlangsung pada Minggu.

Pound Inggris menguat pada berita kesepakatan ke $1,29, setelah mendapatkan kembali sebagian dari kerugian menyusul penurunan minggu lalu.

"Negosiasi sekarang berada pada momen kritis dan semua upaya kami harus difokuskan untuk bekerja dengan mitra Eropa kami untuk membawa proses ini ke kesimpulan akhir demi kepentingan semua orang kami," ungkap PM May, seperti dikutip dari The National, Jumat (23/11/2018).

"Warga Inggris ingin ini diselesaikan, mereka menginginkan kesepakatan yang bagus yang membuat kita berada di jalur untuk masa depan yang lebih cerah. Kesepakatan itu ada dalam genggaman kita dan Saya bertekad untuk mewujudkannya," ungkapnya.

Namun pemimpin oposisi Jeremy Corbyn mengatakan kesepakatan sebesar 26 halaman itu merupakan penutup mata Brexit yang kita semua takutkan. Dia mengatakan tidak satu pun dari enam uji tes dari pihaknya untuk negosiasi Brexit telah dipenuhi.

Deklarasi politik tidak mengikat secara hukum dan menetapkan aspirasi kedua belah pihak untuk seperti apa hubungan masa depan akan terlihat daripada kesepakatan perdagangan yang konklusif.

Kedua belah pihak membutuhkan perjanjian untuk menjaga perdagangan mengalir antara blok perdagangan terbesar di dunia dan ekonomi nasional terbesar kelima.

Deklarasi ini terpisah dengan naskah penarikan draft yang diumumkan Minggu lalu, yang meliputi tagihan perceraian, hak-hak warga negara Uni Eropa dan masalah perbatasan Irlandia.

Tujuh anggota pemerintahan PM May mengundurkan diri sebagai protes terhadap RUU tersebut, terutama kepala negosiator Brexit Dominic Raab. Pemberontak konservatif telah bersumpah untuk mengalahkan perdana menteri sementara DUP Irlandia Utara, yang menopang pemerintahan minoritasnya, mengancam akan memutuskan perjanjian dengan perdana menteri.