Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

Kasus Suap Meikarta Buntut Perizinan yang Masih Berbelit di Daerah

Foto Berita Kasus Suap Meikarta Buntut Perizinan yang Masih Berbelit di Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Di tengah lesunya bisnis properti, para pengembang masih saja menemukan hambatan soal perizinan dari pemerintah daerah, sehingga membuat harga properti di dalam negeri sulit dijangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Alhasil, kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil. Tengok saja, kasus suap Meikarta menjadi gambaran bahwa perizinan properti masih sulit.

Hal ini pun diakui Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo. Disampaikannya, perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.

"Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit," ujarnya ketika dihubungi Warta Ekonomi, Jumat (23/11/2018).

Dirinya menuturkan, kasus suap Meikarta tidak hanya dilihat dari kesalahan pihak swasta, tetapi juga pemerintah daerah yang harus terbuka, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, dia berpendapat lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi, tetapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara F Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan, di era otonomi daerah, ada akses disharmonisasi regulasi. Di mana paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sejatinya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah.

"Contoh nyata adalah penurunan PPh 5% jadi 2,5%, sama sekali tidak digubris daerah, sehingga BPHTB tetap 5% dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit di antara 'dua raja'," ungkapnya.

Selanjutnya, praktik suap yang dilakukan pihak korporasi adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau pengembang karena ingin membeli waktu saat terhambat panjangnya dan berbelitnya proes perizinan. Padahal, perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money.

Praktik suap sendiri, menurut F Rach Suherman, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas. Ini malah disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan, untuk menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lain, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah. Praktik ini pun, kata F Rach Suherman, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan hasil yang lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur MenpanRB bersama pemda. Di mana izin A, sekian hari kelar, izin B sekian hari, dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru. Pengawasan publik, lanjutnya, sangat diperlukan dan bisa dilakukan lewat informasi digital.

Hal senada juga disampaikan Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Menurutnya, kasus suap Meikarta tidak bisa lepas dari perizinan yang berbelit.

"Meskipun pemangkasan sudah terjadi, tapi praktik di lapangan masih terjadi, sehingga sua pun tidak bisa dihindari, dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif," tuturnya.

Menurutnya, penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain pemda. Namun sayangnya, saat ini belum semua pemda sadar. Hal ini pun tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi.

Tag: Meikarta

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Risky Andrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93