Pecah Kebuntuan Situasi Politik, PKS Janji Hapuskan Pajak Sepeda Motor, Janji Palsu Lagi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi S Chaniago, mengatakan, janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghapuskan pajak sepeda motor, memecah kebuntuan situasi politik nasional yang jauh dari substansi.

"Keberanian PKS menawarkan janji politik berupa paket kebijakan ini patut diapresiasi. Langkah politik ini setidaknya bisa memecah kebuntuan di tengah situasi politik nasional yang hiruk-pikuk namun jauh dari substansi," kata dia, di Jakarta, Minggu.

PKS menawarkan janji politik memperjuangkan penghapusan pajak kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan cc rendah dan pemberlakuan SIM seumur hidup, jika memenangi Pemilu 2019.

Menurut dia, janji politik ini merupakan respon PKS terhadap situasi dan kondisi rill yang dihadapi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Ia mengatakan, penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan SIM seumur hidup merupakan paket kebijakan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah.

"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pada masyarakat yang lebih luas terutama masyarakat kelas bawah yang dalam rezim saat ini cenderung diabaikan," kata dia. Rezim saat ini, kata dia, terkesan lebih mementingkan kelompok kelas menengah ke atas dengan mengeluarkan banyak paket kebijakan mulai dari pengampunan pajak, "tax holiday", dan pemotongan pajak, serta penyediaan sarana-prasarana penunjang lain.

Dia menekankan keberpihakan kepada masyarakat adalah kunci dan prasyarat utama bagi para politisi dan partai politik untuk meraih simpati memenangkan dukungan rakyat.

"Langkah politik ini semestinya juga bisa dicontoh oleh partai-partai lainnya untuk berani menawarkan sesuatu yang lebih nyata, program yang betul-betul dibutuhkan rakyat ketimbang hanya hanyut oleh hiruk-pikuk politik nasional dan mengekor di bawah bayang-bayang capres-cawapres yang mereka dukung," ujar dia.

Ia mengatakan, yang menjadi ironi adalah calon presiden-wakil presiden yang ada saat ini justru belum sepenuhnya memberi harapan dan visi yang jelas serta belum memberi artikulasi jelas pada substansi.