Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 01:11 WIB. IPCC - Ekspansi IPCC di luar negeri diharapkan bakal tingkatkan layanan.
  • 01:09 WIB. SMF - SMF gencar menerbitkan surat berharga untuk merealisasi target pembiayaan KPR sebesar Rp10 triliun tahun ini.
  • 01:08 WIB. Mandiri - Bank Mandiri yakin migrasi 50% kartu debit berchip rampung November.
  • 01:06 WIB. MRT - MRT Fase dua segera Groundbreaking.
  • 01:05 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menaikkan suku bunga deposito dolar 0,75 Persen.
  • 01:04 WIB. Pertamina - Pertamina & Hiswana Migas berjanji menjaga harga LPG jelang Pemilu.
  • 21:43 WIB. BNI - Kemenkop menunjuk BNI menjadi bank penyalur KPR untuk seluruh pegawainya.
  • 21:40 WIB. EBT - Pertamina, RNI dan PTPN III bersinergi mengembangkan energi baru dan terbarukan.
  • 21:37 WIB. PNM - PNM akan kelola hibah dana kemitraan AP I senilai Rp2 miliar.
  • 21:14 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan kontrak Rp10,39 triliun tahun ini.
  • 21:13 WIB. WSBP - Mayoritas kontrak baru WSBP tahun ini bakal berasal dari proyek jalan tol.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis mencatatkan pertumbuhan kontrak baru setinggi 17% di 2019.
  • 21:13 WIB. WTON - WIKA Beton optimis bisa mencatat kontrak baru sebesar Rp9 triliun tahun ini.
  • 21:12 WIB. WTON - WIKA Beton menyiapkan Rp428 miliar untuk belanja modal tahun ini.

Mendes Tak Mau Kepala Desa Dikriminalisasi, Ini Alasannya

Mendes Tak Mau Kepala Desa Dikriminalisasi, Ini Alasannya - Warta Ekonomi
WE Online, Palembang -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan sudah ada kesepakatan dari berbagai instansi penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak mengkrimninalisasikan para kelapa desa jika sebatas melakukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa.

"Jika hanya kesalahan administrasi maka kepala desa tidak boleh dikriminalisasikan. Hal ini sudah disosialisasikan oleh Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia," kata Eko di Palembang, Minggu. Eko menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Acara "Evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019" di Palembang Sport Convention Center, yang dihadiri ribuan perangkat desa pengelola dana desa dan BUMDes. Acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo berserta Iriana Jokowi Widodo dan sejumlah menteri.

Ia mengatakan penegasan ini harus diberikan mengingat pemerintah berkeinginan meningkatkan alokasi dan serapan dana desa di tahun 2019.

Sejauh ini sejak dicanangkan tahun 2014, realisasi penyerapan dana desa terus meningkat bahkan pada 2017 mencapai 98,0 persen meski sudah ditingkatkan menjadi dua lipat dari Rp46,98 triliun ke Rp60 triliun.

"Tahun 2019 rencananya akan ditingkatkan menjadi Rp70 triliun. Dan tentunya untuk menyerap ini membutuhkan kerja keras dan komitmen para kepala desa, kami menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh dikriminalisasikan, apalagi mereka toh tidak korupsi," kata dia.

Ia menjelaskan pemerintah sangat menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyerap dana desa ini mengingat terdapat sejumlah kendala, seperti strata pendidikan dari para perangkat desa yang terbilang masih rendah, sehingga pada tahun pertama penyaluran di 2014 selalu dijumpai masalah.

Kemudian, program dana desa ini untuk kali pertama di Indonesia, bahkan dunia sehingga masih banyak pihak yang belum memahami sistemnya. Belum lagi adanya kenyataan bahwa struktur di desa yang tidak selengkap di pemerintahan tingkat kabupaten/kota.

"Di desa tidak ada Bappeda, dinas-dinas, inspektorat, sementara dana yang dikelola cukup besar. Sehingga di tahun pertama hanya terserap 82,0 persen," katanya.

Ia mengatakan, persoalan pun bertambah pelik ketika banyak kepala desa yang terkena persoalan hukum, bukan karena korupsi tapi karena merealisasikan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan.

"Mereka tidak biasa membuat perencanaan, ketika diperiksa ada pembengkakan dana. Belum lagi desa diminta membayar pajak, sementara tahu sendiri bahwa di desa itu tidak ada toko yang mengeluarkan faktur," kata dia.

Atas dasar dari persoalan itu, pemerintah memutuskan bahwa penggunaan dana desa harus ditingkatkan pendampingannya, yakni kepala desa harus didampingi perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkeu, dan Satker Desa.

Upaya ini penting, katanya, karena pemerintah berkeinginan menjaga komitmen melakukan pembangunan dari desa.

Dampaknya sudah sangat terasa. Menurut data Kementerian Desa PTT diketahui, dana desa dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 1,82 juta jiwa. Untuk pertama kalinya persentase kemiskinan Indonesia menembus singlenya digit 9,82 persen. Penurunan kemiskinan di desa ini bisa lebih tinggi dua kali lipat dari kota yakni sebanyak 1,2 juta.

Dalam empat tahun terakhir juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari 572.000 per orang per bulan pada 2014 menjadi 802.000 per orang per bulan pada 2018.

Menurutnya hal ini berkat kucuran dana desa sebesar Rp187 triliun dalam empat tahun.

"Ini potensi luar biasa, karena di desa ada 150 juta orang. Jika bisa menembus Rp2 juta pendapatan per kapitanya maka ada perputaran uang Rp300 triliun setiap bulannya dari desa," kata Eko.

Oleh karena itu, awalnya dana desa hanya dialokasikan Rp20,67 triliun akan ditingkatkan pada 2019 menjadi Rp70 triliun. Selain itu pemerintah juga akan mulai mengalokasi dana kelurahan pada 2019 senilai Rp3 triliun untuk membantu infrastruktur kelurahan-kelurahan yang masih tertinggal.

Tag: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31