Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:10 WIB. Afrika - 21 tewas akibat konflik etnis di Etiopia.
  • 19:09 WIB. Papua - Indonesia pastikan tak gunakan bom untuk kelompok bersenjata Papua.
  • 19:09 WIB. Australia - OKI minta Australia tinjau kembali keputusannya tentang Yerusalem.
  • 19:09 WIB. Google - Google menghabiskan $1 miliar untuk mendirikan kampus baru di New York.
  • 19:08 WIB. Uni Eropa - Komisi Uni Eropa mengatakan masih dalam pembicaraan dengan Italia mengenai anggaran.
  • 19:08 WIB. Jerman - Bundesbank: Industri mobil Jerman mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari keterpurukan.
  • 19:07 WIB. WTO - China mengatakan AS telah membawa kembali 'hantu unilateralisme' ke WTO.
  • 19:07 WIB. Nestle - Nestle memangkas sekitar 380 karyawan di empat lokasi pabriknya di Jerman.
  • 19:06 WIB. India - India memberikan bantuan $1,4 miliar ke Maladewa di tengah kekhawatiran atas utang China.
  • 19:06 WIB. ABB - ABB akan menjual saham mayoritas di divisi Power Grids ke Hitachi.
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.114,45 pada akhir perdagangan sesi II, Senin (17/12/2018). 

Mendes Tak Mau Kepala Desa Dikriminalisasi, Ini Alasannya

Foto Berita Mendes Tak Mau Kepala Desa Dikriminalisasi, Ini Alasannya
Warta Ekonomi.co.id, Palembang -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan sudah ada kesepakatan dari berbagai instansi penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak mengkrimninalisasikan para kelapa desa jika sebatas melakukan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa.

"Jika hanya kesalahan administrasi maka kepala desa tidak boleh dikriminalisasikan. Hal ini sudah disosialisasikan oleh Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia," kata Eko di Palembang, Minggu. Eko menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Acara "Evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019" di Palembang Sport Convention Center, yang dihadiri ribuan perangkat desa pengelola dana desa dan BUMDes. Acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo berserta Iriana Jokowi Widodo dan sejumlah menteri.

Ia mengatakan penegasan ini harus diberikan mengingat pemerintah berkeinginan meningkatkan alokasi dan serapan dana desa di tahun 2019.

Sejauh ini sejak dicanangkan tahun 2014, realisasi penyerapan dana desa terus meningkat bahkan pada 2017 mencapai 98,0 persen meski sudah ditingkatkan menjadi dua lipat dari Rp46,98 triliun ke Rp60 triliun.

"Tahun 2019 rencananya akan ditingkatkan menjadi Rp70 triliun. Dan tentunya untuk menyerap ini membutuhkan kerja keras dan komitmen para kepala desa, kami menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh dikriminalisasikan, apalagi mereka toh tidak korupsi," kata dia.

Ia menjelaskan pemerintah sangat menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyerap dana desa ini mengingat terdapat sejumlah kendala, seperti strata pendidikan dari para perangkat desa yang terbilang masih rendah, sehingga pada tahun pertama penyaluran di 2014 selalu dijumpai masalah.

Kemudian, program dana desa ini untuk kali pertama di Indonesia, bahkan dunia sehingga masih banyak pihak yang belum memahami sistemnya. Belum lagi adanya kenyataan bahwa struktur di desa yang tidak selengkap di pemerintahan tingkat kabupaten/kota.

"Di desa tidak ada Bappeda, dinas-dinas, inspektorat, sementara dana yang dikelola cukup besar. Sehingga di tahun pertama hanya terserap 82,0 persen," katanya.

Ia mengatakan, persoalan pun bertambah pelik ketika banyak kepala desa yang terkena persoalan hukum, bukan karena korupsi tapi karena merealisasikan kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan.

"Mereka tidak biasa membuat perencanaan, ketika diperiksa ada pembengkakan dana. Belum lagi desa diminta membayar pajak, sementara tahu sendiri bahwa di desa itu tidak ada toko yang mengeluarkan faktur," kata dia.

Atas dasar dari persoalan itu, pemerintah memutuskan bahwa penggunaan dana desa harus ditingkatkan pendampingannya, yakni kepala desa harus didampingi perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkeu, dan Satker Desa.

Upaya ini penting, katanya, karena pemerintah berkeinginan menjaga komitmen melakukan pembangunan dari desa.

Dampaknya sudah sangat terasa. Menurut data Kementerian Desa PTT diketahui, dana desa dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 1,82 juta jiwa. Untuk pertama kalinya persentase kemiskinan Indonesia menembus singlenya digit 9,82 persen. Penurunan kemiskinan di desa ini bisa lebih tinggi dua kali lipat dari kota yakni sebanyak 1,2 juta.

Dalam empat tahun terakhir juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari 572.000 per orang per bulan pada 2014 menjadi 802.000 per orang per bulan pada 2018.

Menurutnya hal ini berkat kucuran dana desa sebesar Rp187 triliun dalam empat tahun.

"Ini potensi luar biasa, karena di desa ada 150 juta orang. Jika bisa menembus Rp2 juta pendapatan per kapitanya maka ada perputaran uang Rp300 triliun setiap bulannya dari desa," kata Eko.

Oleh karena itu, awalnya dana desa hanya dialokasikan Rp20,67 triliun akan ditingkatkan pada 2019 menjadi Rp70 triliun. Selain itu pemerintah juga akan mulai mengalokasi dana kelurahan pada 2019 senilai Rp3 triliun untuk membantu infrastruktur kelurahan-kelurahan yang masih tertinggal.

Tag: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90