Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:14 WIB. Facebook - Facebook akui jutaan kata sandi tak aman.
  • 17:11 WIB. Nokia - Ponsel Nokia diduga kirim data ke China.
  • 17:10 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business akhirnya tersedia untuk iPhone.
  • 17:05 WIB. PUBG - Kemenkominfo siap blokir PUBG usai ada kajian MUI.
  • 17:02 WIB. Toyota - Toyota produksi mobil hibrida Suzuki di Inggris.
  • 16:31 WIB. Akuisisi - BUVA akan akuisisi perusahaan lifestyle dan entertainment
  • 16:30 WIB. PLTU - DEAL terima kontrak PLTU lontar senilai Rp94 miliar. 
  • 16:29 WIB. Prodia - Prodia raih laba usaha Rp175,45 miliar dari bisnis laboratorium klinik. 
  • 16:28 WIB. Mobil Listrik - General Motors suntik investasi US$300 juta untuk bisnis produksi mobil listrik. 
  • 16:28 WIB. Rempah - Rempah harus kembali menjadi komoditi unggulan Indonesia.
  • 16:28 WIB. Emas - Harga jual dan beli kembali emas Antam merosot tajam iringi kejatuhan emas dunia.
  • 16:27 WIB. Topping Off - Intiland lakukan topping off hunian vertikal, The Rosebay di Surabaya. 
  • 16:27 WIB. KTNA - Ketum KTNA mengatakan bertani kini lebih mudah dan menguntungkan.
  • 16:26 WIB. Obligasi - SMF kembali terbitkan obligasi senilai Rp2,51 triliun. 
  • 16:26 WIB. Sriwijaya - Sriwijaya Air berencana akan membuka beberapa rute penerbangan baru di kawasan regional.

Perizinan yang Berbelit Buat Sektor Properti Lesu

Perizinan yang Berbelit Buat Sektor Properti Lesu - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sejumlah kalangan termasuk DPR RI menilai masih didapatinya perizinan di daerah yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya sektor properti yang saat ini tengah dilanda kelesuan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.

"Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit," katanya.

Masih berbelitnya perizinan dari pemerintah daerah tersebut membuat harga properti di dalam negeri sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil.

Namun demikian, dia berpendapat lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi tetapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara F. Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi, misalnya paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah. "Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara 'dua raja'," ujarnya.

Terkait praktek suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu di sat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money. Praktik suap, lanjutnya, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah. "Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru," katanya.

Pengawasan publik, lanjutnya sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda yang menyatakan meskipun pemangkasan perizinzn sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif.

"Untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda peduli dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi," katanya.

Tag: Properti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00