Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:39 WIB. Traveloka - Traveloka dikabarkan akuisisi 3 kompetitor, salah satunya Pegipegi.
  • 19:36 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji buka blokir Tumblr. 
  • 19:35 WIB. Instagram - Instagram perketat tagar terkait penyimpangan pola makan. 
  • 19:35 WIB. Instagram - Instagram perketat tagar terkait penyimpangan pola makan. 
  • 19:33 WIB. Huawei - Perusahaan telekomunikasi Jerman dan Prancis tolak Huawei. 
  • 19:32 WIB. Hyundai - Hyundai Indonesia tunggu aba-aba dari Korsel soal investasi. 
  • 19:30 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo klaim blokir 300 fintech ilegal. 
  • 19:10 WIB. Afrika - 21 tewas akibat konflik etnis di Etiopia.
  • 19:09 WIB. Papua - Indonesia pastikan tak gunakan bom untuk kelompok bersenjata Papua.
  • 19:09 WIB. Australia - OKI minta Australia tinjau kembali keputusannya tentang Yerusalem.
  • 19:09 WIB. Google - Google menghabiskan $1 miliar untuk mendirikan kampus baru di New York.
  • 19:08 WIB. Uni Eropa - Komisi Uni Eropa mengatakan masih dalam pembicaraan dengan Italia mengenai anggaran.
  • 19:08 WIB. Jerman - Bundesbank: Industri mobil Jerman mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari keterpurukan.
  • 19:07 WIB. WTO - China mengatakan AS telah membawa kembali 'hantu unilateralisme' ke WTO.
  • 19:07 WIB. Nestle - Nestle memangkas sekitar 380 karyawan di empat lokasi pabriknya di Jerman.

Perizinan yang Berbelit Buat Sektor Properti Lesu

Foto Berita Perizinan yang Berbelit Buat Sektor Properti Lesu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sejumlah kalangan termasuk DPR RI menilai masih didapatinya perizinan di daerah yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya sektor properti yang saat ini tengah dilanda kelesuan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.

"Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit," katanya.

Masih berbelitnya perizinan dari pemerintah daerah tersebut membuat harga properti di dalam negeri sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil.

Namun demikian, dia berpendapat lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi tetapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara F. Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi, misalnya paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah. "Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara 'dua raja'," ujarnya.

Terkait praktek suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu di sat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money. Praktik suap, lanjutnya, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah. "Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru," katanya.

Pengawasan publik, lanjutnya sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda yang menyatakan meskipun pemangkasan perizinzn sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif.

"Untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda peduli dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi," katanya.

Tag: Properti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90