Portal Berita Ekonomi Kamis, 13 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:15 WIB. Indra Karya - Indra Karya memperkirakan meraih laba sebesar Rp11,2 miliar tahun ini.
  • 23:14 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah menyalurkan pembiayaan sindikasi jalan tol sebesar Rp1,4 triliun sepanjang 2018.
  • 23:14 WIB. BUMN - Utang BUMN kini menembus Rp5,271 triliun.
  • 23:09 WIB. WEGE - WEGE targetkan kenaikkan 40% kontrak baru tahun depan.
  • 22:02 WIB. Telkomsel - Telkomsel meluncurkan aplikasi mBanking.
  • 22:02 WIB. WKR - Waskita Realty menganggarkan capex Rp1,03 triliun di tahun depan.
  • 22:01 WIB. PGE - PGE sedang mengerjakan 14 WKP dengan total kapasitas sebesar 617 MW.
  • 21:59 WIB. BNI - BNI dan Kemtan memperluas cakupan ke Kalimantan.
  • 21:50 WIB. Mandiri - Hadapi Nataru 2019, Mandiri siapkan uang tunai Rp13,73 triliun.
  • 21:50 WIB. WIKA - Profil finansial WIKA dianggap masih dapat diimbangi penghasilan arus kas yang lebih baik.
  • 21:49 WIB. WIKA - Rating utang WIKA tetap di level BB.
  • 21:49 WIB. WIKA - Fitch Ratings memangkas outlook WIKA dari stabil menjadi negatif.
  • 21:49 WIB. AP II - AP II menerapkan konsep transformasi digital dalam pengelolaan bandara.

Tax Holiday dalam PKE XVI, Wajah Lama Bungkus Baru? (1)

Foto Berita Tax Holiday dalam PKE XVI, Wajah Lama Bungkus Baru? (1)
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah kembali menyempurnakan peraturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau "tax holiday" untuk mendorong masuknya investasi industri pionir ke Indonesia. Peraturan "tax holiday" ini masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang baru diumumkan pada 16 November 2018.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga melakukan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) serta mendorong peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), terutama dari hasil sumber daya alam yang selama ini disimpan di luar negeri. Tidak ada yang sepenuhnya baru dari tiga kebijakan ini, karena seluruhnya merupakan revisi atau pembaruan dari peraturan yang telah ada sebelumnya.

Pemerintah beralasan kepercayaan investor asing yang mulai meningkat merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk mendorong masuknya modal asing, salah satunya melalui investasi langsung. Dengan masuknya investasi langsung, pemerintah mengharapkan adanya pembenahan di neraca modal yang dapat berkontribusi memperbaiki kinerja defisit neraca transaksi berjalan.

Pembenahan defisit neraca transaksi berjalan agar tetap berada pada kisaran tiga persen terhadap PDB merupakan salah satu upaya penguatan fundamental perekonomian agar tidak rentan terhadap tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan akan terpengaruh oleh kondisi global pada 2019 yang dipicu kebijakan normalisasi Bank Sentral AS (The Fed), potensi terjadinya perang dagang, serta pergerakan harga komoditas. Untuk itu, pemerintah melakukan pembenahan melalui penerbitan PKE XVI agar kepercayaan investor kembali dan aliran modal tidak keluar dalam jangka menengah panjang.

Kembali kepada "tax holiday", sebenarnya pemerintah baru saja menerbitkan peraturan terbaru mengenai fasilitas insentif perpajakan bagi kegiatan investasi langsung pada industri pionir dari tingkat hulu hingga hilir. Hal tersebut ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 pada 29 Maret 2018 mengenai "tax holiday" sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 159/PMK.010/2015 yang terbit pada 14 Agustus 2015.

Namun, pada awal September 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan cakupan sektor industri yang menerima "tax holiday" akan diperluas untuk meningkatkan nilai investasi. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengungkapkan bahwa keputusan untuk menambah cakupan sektor karena belum banyak pihak yang menanamkan modalnya dengan memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan ini.

Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan BKPM. Penyempurnaan peraturan Dalam penyempurnaan kebijakan "tax holiday" kali ini penambahan sektor usaha industri pionir tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sektor usaha itu antara lain industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Perluasan sektor usaha yang dapat diberikan fasilitas "tax holiday", meliputi penambahan dua sektor usaha yaitu sektor industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta sektor ekonomi digital.

Selain itu, terdapat penggabungan dua sektor usaha dari PMK sebelumnya, yaitu sektor komponen utama komputer dan sektor komponen utama telepon pintar menjadi sektor komponen utama peralatan elektronika atau telematika. Dengan demikian, saat ini jumlah sektor usaha yang dapat diberikan "tax holiday" menjadi 18 sektor usaha dengan jumlah lapangan usaha mencapai 169 bidang usaha dan jenis produksi.

Penambahan sektor usaha ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor untuk mendapatkan "tax holiday" melalui sistem layanan elektronik terintegrasi (OSS) yang berjalan sejak 9 Juli 2018. Pelaku usaha yang memenuhi kriteria bidang usaha bisa mendapatkan fasilitas insentif perpajakan ini serta memperoleh notifikasi terkait persetujuan "tax holiday" dan jangka waktunya oleh sistem OSS. Selanjutnya, sistem OSS dapat meneruskan permintaan pengajuan usaha kepada sistem Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan surat keputusan penetapan pemberian "tax holiday".

Tag: Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6115.577 38.990 621
2 Agriculture 1505.088 -1.455 20
3 Mining 1755.401 7.640 47
4 Basic Industry and Chemicals 834.495 13.819 71
5 Miscellanous Industry 1393.243 11.184 46
6 Consumer Goods 2499.289 15.900 49
7 Cons., Property & Real Estate 451.558 6.736 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.077 9.161 71
9 Finance 1164.990 2.978 91
10 Trade & Service 792.381 1.998 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 298 446 148 49.66
2 SOTS 350 436 86 24.57
3 AKSI 286 344 58 20.28
4 KPAS 600 710 110 18.33
5 ESSA 272 314 42 15.44
6 PNSE 650 750 100 15.38
7 SSTM 450 510 60 13.33
8 TRAM 144 163 19 13.19
9 IBFN 246 278 32 13.01
10 YPAS 570 640 70 12.28
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 740 555 -185 -25.00
2 TFCO 780 610 -170 -21.79
3 OCAP 306 244 -62 -20.26
4 PDES 1,700 1,445 -255 -15.00
5 APEX 1,400 1,210 -190 -13.57
6 RIMO 162 142 -20 -12.35
7 RDTX 6,150 5,550 -600 -9.76
8 HDTX 140 127 -13 -9.29
9 YULE 220 200 -20 -9.09
10 MDKI 298 274 -24 -8.05
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 370 372 2 0.54
2 RIMO 162 142 -20 -12.35
3 KPAS 600 710 110 18.33
4 PTBA 4,280 4,310 30 0.70
5 ADRO 1,285 1,255 -30 -2.33
6 TLKM 3,620 3,650 30 0.83
7 TRAM 144 163 19 13.19
8 PTPP 1,900 2,020 120 6.32
9 WSKT 1,795 1,855 60 3.34
10 PGAS 2,060 2,130 70 3.40