Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:20 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 bakal punya lubang kecil di layar.
  • 22:18 WIB. Steve Jobs - Kartu nama Steve Jobs laku Rp91 juta.
  • 22:17 WIB. Twitter - Twitter hapus ratusan ribu akun terorisme.
  • 22:15 WIB. Airpods - Google dan Amazon diprediksi bakal luncurkan pesaing Airpods.
  • 22:14 WIB. XL - Trafik layanan data XL Axiata naik 58%.
  • 16:34 WIB. BM - Distributor ponsel lokal keluhkan rugi akibat ponsel BM.
  • 16:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ungkap aduan pornografi tembus 868 ribu.
  • 16:32 WIB. Youtube - Youtube Rewind 2018 jadi video dengan dislike terbanyak.
  • 16:31 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends siap rilis hero baru Kadita yang mirip Nyi Roro Kidul.
  • 16:30 WIB. Grab - Grab punya 220 engineer di pusat riset Jakarta.

Asosiasi Telekomunikasi Minta Relaksasi DNI Ditinjau Ulang

Foto Berita Asosiasi Telekomunikasi Minta Relaksasi DNI Ditinjau Ulang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) meminta pemerintah untuk meninjau ulang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018 dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang belum lama ini dipaparkan oleh pemerintah.

Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga justru mengharapkan pemerintah dapat lebih memprioritaskan perusahaan lokal dan menjadikan jaringan telekomunikasi menjadi aset vital bagi kedaulatan digital di Indonesia.

"Sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak dalam bidang usaha telekomunkiasi, kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena keberpihakan terhadap pelaku industri lokal perlu mendapat perhatian lebih demi perkembangan industri jaringan telekomunikasi secara nasional," tutur dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Menurut Arif, terkadang perusahaan lokal menghadapi kesulitan saat harus mengurus perizinan perusahaan mereka. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun terkadang tidak sinkron dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan relaksasi DNI 2018 justru menjadi karpet merah bagi perusahaan asing.

Pemerintah seharusnya, lanjut Arif, dapat memprioritaskan dan berpihak kepada perusahaan lokal. Pasalnya, seiring dengan berkembang pesatnya kebutuhan data berskala nasional di Indonesia, jaringan telekomunikasi, khususnya fiber optic menjadi tulang punggung penyebaran informasi di Indonesia.

"Ke depannya, jaringan telekomunikasi akan menjadi objek vital nasional, di mana kedaulatan digital akan bergantung pada kekuatan jaringan yang merata di seluruh Indonesia. Apjatel akan senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencapai kedaulatan digital di Indonesia," tukasnya.

Untuk diketahui, relaksasi DNI 2018 memberikan peluang yang seluas-luasnya pada investor asing untuk berkiprah di Indonesia dalam 54 bidang usaha, yang delapan di antaranya adalah bidang usaha di sektor telekomunikasi yang memungkinkan investor asing menguasai 100% kepemilikan dalam suatu entitas usaha.

Tag: Paket Kebijakan Ekonomi, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel)

Penulis/Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00