Ada Pesta Demokrasi, CIPS Khawatir Revitalisasi SMK Bakal Terhenti

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pemerintah untuk merevitalisasi SMK dinilai positif dan diharapkan berdampak pada perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Namun, hal ini butuh konsistensi dari rezim yang berkuasa, mengingat 2019 adalah tahun politik. Jika terjadi pergantian rezim, dikhawatirkan revitalisasi tidak akan berjalan dan mencapai target.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pandu Baghaskoro menilai baik rencana revitalisasi SMK yang akan dilakukan pada 2019 tersebut, mengingat banyak sarana dan prasarana SMK di Indonesia yang sudah tidak layak.

"Untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompetitif di era industri 4.0, perlu pembaharuan SMK secara nasional, baik dari sisi program dan juga sarana prasarana. Program jangka panjang ini membutuhkan konsistensi dari pemerintah," kata Pandu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Pandu menjelaskan, di tahun politik, fokus negara dan masyarakat akan terbagi antara program revitalisasi dan pesta demokrasi, yang berpotensi pada serapan anggaran program revitalisasi yang tidak optimal.

"Pertanyaan selanjutnya jika rezim berganti, apakah program ini akan terus berlanjut? Sebab, sektor prioritas pemerintahan Jokowi dengan Prabowo bisa saja berbeda. Sementara revitalisasi tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mungkin membutuhkan beberapa tahun," urai Pandu.

Target revitalisasi 2.000-4.000 SMK pada 2019 realistis, tapi Pandu menyarankan revitalisasi juga dilaksanakan di lebih banyak lagi SMK di Indonesia. Menurutnya, revitalisasi juga penting dilakukan pada peningkatan kualitas guru karena SMK mempersiapkan banyak hal yang bersifat praktik, maka tenaga pengajar perlu memiliki kapasitas untuk dapat memberdayakan sarana prasarana yang disediakan dalam proses belajar mengajar.

Kemendikbud, lanjutnya, diharapkan bisa  membuat peta jalan pengembangan SMK sekaligus menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK.

"Kemendikbud juga sebaiknya menggandeng pemerintah setempat terkait pengembangan kurikulum SMK agar dapat mengangkat keunggulan daerah pada SMK setempat," tutupnya.