Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:31 WIB. BNI - Penjualan SR-011 di BNI mencapai Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. Mandiri - Penjualan SR-011 di Bank Mandiri tembus Rp1,87 triliun.
  • 22:30 WIB. BTN - BTN catat penjualan SR-011 mencapai Rp600 miliar.
  • 22:29 WIB. WEGE - Kuartal I-2019, WIKA Gedung raih kontrak baru sebesar Rp1,5 triliun.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung menargetkan pertumbuhan pendapatan 24,6% di tahun ini.
  • 22:28 WIB. WEGE - WIKA Gedung hanya serap 23% anggaran capex tahun lalu.
  • 20:49 WIB. Telkom - Telkom dan Bakamla kerja sama awasi sistem komunikasi kabel laut.
  • 20:49 WIB. Minyak Goreng - Industri Nabati Lestari akan mengekspor 10.500 ton minyak goreng ke Pakistan.
  • 20:49 WIB. Pertamina - Pertamina mulai proses pembangunan proyek pipa gas di Blok Rokan.
  • 20:48 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah mengincar potensi bisnis halal healthcare.
  • 20:48 WIB. PTPN - PTPN optimistis dapat memasok kebutuhan CPO dalam negeri.
  • 20:47 WIB. Trans Sumatera - Tol Trans Sumatra masih terhambat penolakan pemilik lahan.
  • 20:47 WIB. WSKT - Waskita menganggarkan capex sebesar Rp26 triliun pada 2019.
  • 20:46 WIB. WSKT - Waskita menyiapkan dana hingga Rp2 triliun untuk melunasi obligasi.

Bangun Government 4.0, Rencana Perpres Satu Data Indonesia Akan Segera Diberlakukan

Bangun Government 4.0, Rencana Perpres Satu Data Indonesia Akan Segera Diberlakukan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sebagai pondasi dari pembangunan pemerintah era Industri 4.0, Sistem Satu Data akan diselesaikan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Oleh karena itu, Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia sedang diproses agar dapat diberlakukan segera.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho mengungkapkan Rencana Perpres itu sedang berada dalam tahap permintaan paraf dari para menteri. Ia mengatakannya saat ditemui oleh Warta Ekonomi pada acara 'Sosialisasi Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0', Senin (26/11/2018).

"Jadi, ini kan diinisiasi oleh Bappenas, Bappenas bersama dengan Setneg sudah mengedarkan permintaan paraf kepada para menteri. Harapannya tentu semua menteri mudah-mudahan bisa segera memberikan paraf," ujar Yanuar.

Menurutnya, pihak yang menginisiasi adalah Bappenas, Kemenkominfo, Kementerian PANRAB, Kemenkeu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial.

"Kalau saya tidak salah itu bappenas, kominfo, PANRB, kemenkeu, kepala bps, big, cukup banyak. Sudah diminta tanda tangan," ujarnya.

Bila semua menteri telah menandatangani Rencana Perpres Satu Data Indonesia, maka dokumen itu akan segera diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Targetnya, semua akan diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintah saat ini berakhir.

"Kita bisa membentuk platform digital pemerintah elektronik Indonesia dengan Sistem Satu Data. Itu yang mau kita kejar. Mudah-mudahan menjadi legacy-nya Pak Jokowi di periode ini," kata Yanuar.

Rencana Perpres tersebut diperbarui hingga akhirnya menjadi berhenti di versi ke-23. Pembaruan-pembaruan tersebut dibuat untuk mengatur seberapa ketat peraturan itu nantinya, sekaligus proses mengadopsi perkembangan data, begitulah menurut Yanuar.

"Jadi, melalui Rencana Perpres Satu Data ini kami mau mengelola sesuatu yang bergerak dengan cepat. Jadi, diskusi mengenai Rencana Perpres itu dilakukan untuk mengatur seketat atau selonggar apa. Perpres itu mengambil posisi harus cukup longgar karena kalau terlalu ketat malah cepat tidak relevan. Jangan sampai begitu ditanda tangan bisa langsung tidak relevan," jelasnya lagi.

Berdasarkan penjelasan Yanuar diketahui, bila peraturan terlalu detil maka peraturan hanya akan berlaku dalam waktu singkat karena teknologi selalu berkembang setiap saat. Misalnya, dalam peraturan terkait tata kelola data, meta data, atau interoperabilitas, tidak boleh terlalu detil.

"Kalau kita bicarakan tata kelola data, meta data, atau interoperabilitas, itu tidak boleh terlalu detil. Karena kalau terlalu detil akan kalah dengan teknologi. Seandainya kita menggunakan teknologi blockchain untuk data pemerintah coba, kalau terlalu ketat perpres nya akan berbahaya," ujar Yanuar.

Kemudian ia mengungkapkan, Rencana Perpres itu juga akan berdampak pada pengguna, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sebagainya sehingga harus dikonsultasikan ke berbagai pihak.

"Kami mengambil risiko memang. Jujur, selama saya menjadi Deputi II, ini salah satu Perpres dengan versi yang paling panjang dan paling lama dibandingkan perpres lain yang saya kawal, tutup Yanuar.

Tag: Industri 4.0, Digital Economy

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09