Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:59 WIB. Dividen - MERK turunkan jumlah dividen interim jadi Rp1,149 triliun setelah dapat masukan dari BEI. 
  • 13:41 WIB. Sawit - DPR meyakini Jokowi memiliki komitmen memperhatikan nasib petani sawit dalam negeri.
  • 13:39 WIB. Kapal - Gubernur Babel segera menindak kapal trawl yang beroperasi di laut Kab.Bangka Selatan karena melanggar aturan.
  • 13:38 WIB. Ternak - Pemkab Pesisir Selatan mendirikan pasar ternak di Bukit Buai sebagai upaya dongkrak harga jual hewan ternak.
  • 13:37 WIB. Harga - TPID DIY: kenaikan harga daging ayam kampung karena ketersediaan komoditas itu berkurang.
  • 13:36 WIB. LKY - Lembaga Konsumen Yogyakarta minta masyarakat tidak mudah tergiur barang diskonan.
  • 13:35 WIB. Kopi - Disperindag Temanggung dorong munculnya eksportir kopi di daerah setempat.
  • 13:34 WIB. Koperasi - Forpi Sleman serukan peningkatan jumlah koperasi bidang produksi untuk tingkatkan perekonomian masyarakat.
  • 13:33 WIB. Alsintan - Pemkab Gunung Kidul bagikan puluhan unit alat mesin pertanian kepada kelompok tani di wilayah tersebut.
  • 12:01 WIB. IHSG - IHSG melesat naik signifikan 1,02% ke level 6.144,11 di akhir sesi Rabu siang. 
  • 11:22 WIB. Sukuk - Maybank Indonesia akan bagikan imbal jasa bagi hasil sukuk senilai Rp1,15 miliar pada 07/01/2019 mendatang.

Bangun Government 4.0, Rencana Perpres Satu Data Indonesia Akan Segera Diberlakukan

Foto Berita Bangun Government 4.0, Rencana Perpres Satu Data Indonesia Akan Segera Diberlakukan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sebagai pondasi dari pembangunan pemerintah era Industri 4.0, Sistem Satu Data akan diselesaikan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Oleh karena itu, Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia sedang diproses agar dapat diberlakukan segera.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho mengungkapkan Rencana Perpres itu sedang berada dalam tahap permintaan paraf dari para menteri. Ia mengatakannya saat ditemui oleh Warta Ekonomi pada acara 'Sosialisasi Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0', Senin (26/11/2018).

"Jadi, ini kan diinisiasi oleh Bappenas, Bappenas bersama dengan Setneg sudah mengedarkan permintaan paraf kepada para menteri. Harapannya tentu semua menteri mudah-mudahan bisa segera memberikan paraf," ujar Yanuar.

Menurutnya, pihak yang menginisiasi adalah Bappenas, Kemenkominfo, Kementerian PANRAB, Kemenkeu, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial.

"Kalau saya tidak salah itu bappenas, kominfo, PANRB, kemenkeu, kepala bps, big, cukup banyak. Sudah diminta tanda tangan," ujarnya.

Bila semua menteri telah menandatangani Rencana Perpres Satu Data Indonesia, maka dokumen itu akan segera diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Targetnya, semua akan diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintah saat ini berakhir.

"Kita bisa membentuk platform digital pemerintah elektronik Indonesia dengan Sistem Satu Data. Itu yang mau kita kejar. Mudah-mudahan menjadi legacy-nya Pak Jokowi di periode ini," kata Yanuar.

Rencana Perpres tersebut diperbarui hingga akhirnya menjadi berhenti di versi ke-23. Pembaruan-pembaruan tersebut dibuat untuk mengatur seberapa ketat peraturan itu nantinya, sekaligus proses mengadopsi perkembangan data, begitulah menurut Yanuar.

"Jadi, melalui Rencana Perpres Satu Data ini kami mau mengelola sesuatu yang bergerak dengan cepat. Jadi, diskusi mengenai Rencana Perpres itu dilakukan untuk mengatur seketat atau selonggar apa. Perpres itu mengambil posisi harus cukup longgar karena kalau terlalu ketat malah cepat tidak relevan. Jangan sampai begitu ditanda tangan bisa langsung tidak relevan," jelasnya lagi.

Berdasarkan penjelasan Yanuar diketahui, bila peraturan terlalu detil maka peraturan hanya akan berlaku dalam waktu singkat karena teknologi selalu berkembang setiap saat. Misalnya, dalam peraturan terkait tata kelola data, meta data, atau interoperabilitas, tidak boleh terlalu detil.

"Kalau kita bicarakan tata kelola data, meta data, atau interoperabilitas, itu tidak boleh terlalu detil. Karena kalau terlalu detil akan kalah dengan teknologi. Seandainya kita menggunakan teknologi blockchain untuk data pemerintah coba, kalau terlalu ketat perpres nya akan berbahaya," ujar Yanuar.

Kemudian ia mengungkapkan, Rencana Perpres itu juga akan berdampak pada pengguna, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sebagainya sehingga harus dikonsultasikan ke berbagai pihak.

"Kami mengambil risiko memang. Jujur, selama saya menjadi Deputi II, ini salah satu Perpres dengan versi yang paling panjang dan paling lama dibandingkan perpres lain yang saya kawal, tutup Yanuar.

Tag: Industri 4.0, Digital Economy

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74