Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:41 WIB. Fintech - Penyelenggara fintech ajukan usul pembuatan sistem penilaian kredit kepada OJK.
  • 08:41 WIB. Fintech - Lembaga Bantuan Hukum terima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.
  • 08:40 WIB. Jokowi - Jokowi targetkan tujuh juta sertifikat tanah terbit di tahun 2018.
  • 08:40 WIB. Jalan Tol - Jokowi meresmikan ruas tol Aceh dengan bernilai investasi Rp12,3 triliun. 
  • 08:40 WIB. Erupsi - PVMBG tetapkan status siaga untuk erupsi Gunung Soputan di Sulawesi Utara.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP adalah partai yang junjung tinggi kedisiplinan.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - Tak ada untungnya merusak atribut partai lain.
  • 01:02 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP tak pernah main sembunyi-sembunyi.
  • 01:02 WIB. PDIP - SBY itu bukan rival Jokowi, jadi tak ada untungnya.
  • 01:02 WIB. PDIP - Tudingan perusak baliho SBY di Riau tak masuk akal.
  • 00:34 WIB. Jokowi - Jika pengenalan dari hati ke hati dimaksimalkan, maka target kemenangan dapat diraih.
  • 00:04 WIB. Ketua KPU - Ini bakal diputuskan pada 19 Desember 2018.

UU Tipikor Perlu Direvisi? Lihat Penjelasan Ketua KPK

Foto Berita UU Tipikor Perlu Direvisi? Lihat Penjelasan Ketua KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan, pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan usulan tersebut  untuk memperbarui aturan pemberantasan korupsi agar sesuai dengan hasil review Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC.

"Sebetulnya di waktu pemerintahan yang singkat ini kita punya perppu, perppu untuk UU 31 tahun 1999 memasukkan kegentingan-kegentingan tadi. Korupsi di private sector, trading influence," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Menurut Agus, revisi UU Tipikor merupakan hal yang sangat mendesak karena adanya 24 rekomendasi hasil review UNCAC yang belum ditindaklanjuti Indonesia.

"Saya ingin menggarisbawahi satu hal, dalam review yang pertama yang 32, utang kita masih 24. Ada hal penting sangat mendesak, genting, darurat, perlu segera diwujudkan, yaitu perubahan UU Tipikor. Jadi perubahan UU 31 Tahun 1999 itu penting dilakukan," jelasnya.

Ia menambahkan, soal indeks persepsi korupsi Indonesia yang nilainya 37. Menurutnya, nilainya sudah meningkat dibanding pada masa awal pascareformasi, korupsi yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan.

"Hari ini ada perbaikan 2017, rilis dari Transparency International, di atas kita, kalau Brunei nggak saya hitung karena penduduknya cuma 600 ribu, itu tinggal Singapura dan Malaysia. Kita naik itu bagus, tapi kemudian itu tidak mencerminkan kondisi kita yang sangat memprihatinkan," teranganya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), undang-undang

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00