Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:59 WIB. IHSG - Rabu pagi, IHSG dibuka hijau 0,10% ke level 6.486,88.
  • 08:36 WIB. WIKA - WIKA memproyeksikan dapat mengantongi dana segar Rp700 M melalui divestasi.
  • 08:36 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat rampung April 2019.
  • 08:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar transshipment peti kemas di Tanjung Priok pada tahun ini sebesar 1,8 juta TEUs.
  • 08:34 WIB. Perumnas - Perum Perumnas bakal menyiapkan hunian untuk ASN Kemenkop dan UKM.
  • 08:33 WIB. BNI - Tahun ini BNI mengalokasikan Rp400 miliar untuk pengembangan BNI Corporate University.
  • 08:33 WIB. Telkom - Telkom dan Lintasarta telah melakukan uji coba proyek SKKL Palapa Ring Tengah.
  • 06:49 WIB. Internet - Operator seluler perkuat sinyal internet di area wisata.
  • 06:26 WIB. Go-Jek - Go-Jek tersandung lagi regulasi di Filipina.
  • 06:23 WIB. Palapa Ring - Kemenkominfo sebut Telkom dan Indosat sudah uji Palapa Ring Tengah.
  • 06:21 WIB. Trump - Trump tuduh Facebook dan Twitter diskriminatif.

Pramono: Indonesia Obesitas Regulasi

Pramono: Indonesia Obesitas Regulasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Indonesia sedang mengalami kelebihan atau obesitas regulasi, mengingat jumlah regulasi di Indonesia saat ini mencapai 42 ribu buah.

"Peraturan di Indonesia ini terlalu banyak bisa disebut kita mengalami obesitas regulasi dari tingkat pusat hingga daerah," kata Pramono di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Pramono mengatakan, hal tersebut ketika membuka seminar nasional reformasi hukum bertajuk 'Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien'.

Pramono mengatakan, persoalan regulasi yang terlalu banyak ini menimbulkan banyak permasalahan karena peraturan yang satu sering kali tumpang tindih dengan peraturan yang lain.

"Persoalan peraturan perundang-undangan ini membuat bangsa kita tidak bisa berlari dengan kencang, membatasi keluwesan pemerintah dan menghambat pembangunan nasional," kata Pramono.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih, bahkan ada yang kurang berkualitas, hingga mengakibatkan regulasi-regulasi tersebut sering diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) bahkan pernah membatalkan peraturan daerah sebelum itu diuji," kata Pramono.

"Berdasarkan Indeks Kualitas Regulasi Dunia yang disiarkan oleh The Global Economy, Indonesia menempati posisi ke-93 dari 103 negara," papar Pramono.

Terkait dengan hal ini Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan regulasi ini.

"Tentu regulasinya harus dievaluasi, dilakukan sinkronisasi, dan harmonisasi," pungkas Pramono.

Tag: Regulasi, undang-undang

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Setkab

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6480.276 -29.171 628
2 Agriculture 1503.229 -7.168 21
3 Mining 1873.047 3.764 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.501 -9.954 71
5 Miscellanous Industry 1289.313 -14.320 46
6 Consumer Goods 2662.032 -26.975 51
7 Cons., Property & Real Estate 461.343 1.179 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1174.299 -11.551 72
9 Finance 1244.347 -0.730 91
10 Trade & Service 829.161 2.341 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 1,135 1,415 280 24.67
2 ATIC 825 990 165 20.00
3 JSKY 1,045 1,245 200 19.14
4 KPAL 262 312 50 19.08
5 MFMI 730 850 120 16.44
6 HDFA 156 180 24 15.38
7 MINA 720 825 105 14.58
8 TMAS 700 800 100 14.29
9 BALI 1,220 1,385 165 13.52
10 BBLD 442 496 54 12.22
No Code Prev Close Change %
1 INCF 386 290 -96 -24.87
2 JAYA 268 202 -66 -24.63
3 INCI 645 560 -85 -13.18
4 KDSI 1,175 1,025 -150 -12.77
5 BCAP 189 168 -21 -11.11
6 CSAP 640 575 -65 -10.16
7 KBLV 520 470 -50 -9.62
8 MFIN 1,100 995 -105 -9.55
9 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
10 SAPX 740 675 -65 -8.78
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 268 202 -66 -24.63
2 SIMA 394 396 2 0.51
3 BNLI 980 920 -60 -6.12
4 BMRI 7,100 7,400 300 4.23
5 MYRX 105 103 -2 -1.90
6 LPPF 4,100 4,010 -90 -2.20
7 BBRI 4,040 3,990 -50 -1.24
8 AKRA 5,300 4,820 -480 -9.06
9 KBLI 316 352 36 11.39
10 TLKM 3,830 3,780 -50 -1.31