Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:03 WIB. Uang Elektronik - BI dan BNI buka pintu untuk pemain di daerah dalam peluncuran uang elektronik.
  • 09:03 WIB. Pembayaran Online - BI: Pembayaran online baru mencapai 76% dari total transaksi pembayaran di Indonesia.
  • 09:02 WIB. Alibaba - Alibaba dan IOC resmikan platform toko online produk olimpiade bernama Tmall. 
  • 09:02 WIB. BMKG - BMKG sebut siklon kenanga berpotensi sebabkan gelombang tinggi, masyarakat perlu waspada. 
  • 08:41 WIB. Fintech - Penyelenggara fintech ajukan usul pembuatan sistem penilaian kredit kepada OJK.
  • 08:41 WIB. Fintech - Lembaga Bantuan Hukum terima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.
  • 08:40 WIB. Jokowi - Jokowi targetkan tujuh juta sertifikat tanah terbit di tahun 2018.
  • 08:40 WIB. Jalan Tol - Jokowi meresmikan ruas tol Aceh dengan bernilai investasi Rp12,3 triliun. 
  • 08:40 WIB. Erupsi - PVMBG tetapkan status siaga untuk erupsi Gunung Soputan di Sulawesi Utara.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - PDIP adalah partai yang junjung tinggi kedisiplinan.
  • 01:03 WIB. Hasto Kristiyanto - Tak ada untungnya merusak atribut partai lain.
  • 01:02 WIB. PDIP - SBY itu bukan rival Jokowi, jadi tak ada untungnya.

Pramono: Indonesia Obesitas Regulasi

Foto Berita Pramono: Indonesia Obesitas Regulasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Indonesia sedang mengalami kelebihan atau obesitas regulasi, mengingat jumlah regulasi di Indonesia saat ini mencapai 42 ribu buah.

"Peraturan di Indonesia ini terlalu banyak bisa disebut kita mengalami obesitas regulasi dari tingkat pusat hingga daerah," kata Pramono di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Pramono mengatakan, hal tersebut ketika membuka seminar nasional reformasi hukum bertajuk 'Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien'.

Pramono mengatakan, persoalan regulasi yang terlalu banyak ini menimbulkan banyak permasalahan karena peraturan yang satu sering kali tumpang tindih dengan peraturan yang lain.

"Persoalan peraturan perundang-undangan ini membuat bangsa kita tidak bisa berlari dengan kencang, membatasi keluwesan pemerintah dan menghambat pembangunan nasional," kata Pramono.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih, bahkan ada yang kurang berkualitas, hingga mengakibatkan regulasi-regulasi tersebut sering diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) bahkan pernah membatalkan peraturan daerah sebelum itu diuji," kata Pramono.

"Berdasarkan Indeks Kualitas Regulasi Dunia yang disiarkan oleh The Global Economy, Indonesia menempati posisi ke-93 dari 103 negara," papar Pramono.

Terkait dengan hal ini Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan regulasi ini.

"Tentu regulasinya harus dievaluasi, dilakukan sinkronisasi, dan harmonisasi," pungkas Pramono.

Tag: Regulasi, undang-undang

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Setkab

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00