Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian merespons pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah penghapusan pajak kendaraan bermotor. Ia mengatakan ide tersebut telah melalui kajian mendalam, sehingga tidak akan berimbas pada keuangan pemprov atau pemkab.
"Ya beliau (Fahri) bisa bicara apa saja kan, tetapi beliau bilang akan terjadi shutdown terhadap pemerintah provinsi atau kabupaten, itu berlebihan, lebay,” katanya, di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Lanjutnya, ia menjelaskan persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tidak sampai 50%.
"Efeknya hanya 6 sampai 8%, mungkin beliau (Fahri) hanya melihat bahwa kendaraan bermotor itu tidak dibagi antara motor dengan mobil," jelasnya.
Sambungnya, dengan presentase PAD tersebut ia mengklaim tidak akan membuat pemprov dan pemda merugi.
"Dari hasil kajian kami, rata-rata dari APBD ya sebesar 6 hingga 8%, dan itu tidak akan menyebabkan pemerintah daerah itu kolaps atau shutdown, lagipula pelayanan masyarakat itu mayoritas ada di kabupaten/kota," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
