Kadin Apresiasi Langkah Pemerintah Batalkan Relaksasi DNI

Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) Indonesia 2018 yang dihadiri 1.500 peserta telah menetapkan pandangannya terhadap paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan pemerintah pada 16 November 2018, utamanya terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kebijakan relaksasi DNI dinilai Kadin dapat memperkecil porsi pelaku UMKM lokal untuk dapat lebih berkembang karena kebijakan itu memungkinkan pihak asing menguasai 100% investasi di sektor-sektor usaha tertentu.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menunda kebijakan relaksasi DNI itu dan menunggu sosialisasi lebih jauh dengan para pelaku usaha," ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya, yang menjadi fokus Kadin adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional, mengingat UMKM menaungi lebih dari 95% tenaga kerja nasional. Kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk mengenai investasi.

"Yang kami harapkan tentu adalah investasi yang bisa membawa transfer teknologi, yang bisa meningkatkan kualitas SDM kita, serta dapat melengkapi dan menopang kepentingan industri nasional agar menjadi lebih sehat," ungkap Rosan. 

Bersamaan dengan itu, untuk program kerja di 2019, Kadin telah menetapkan untuk berupaya mengembangkan dan melindungi sektor UMKM, meningkatkan ekspor, mendorong daya saing perindustrian nasional untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan.