Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:42 WIB. Ani Yudhoyono - Khofifah dan Emil Dardak jenguk Ani Yudhoyono di Singapura. 
  • 12:08 WIB. Batubara - Harga batubara acuan di Februari 2019 sebesar US$91,80 per ton.
  • 12:06 WIB. Ketahanan Pangan - Dukung ketahanan pangan nasional, Astra Agro Lestari ternakan sapi di area perkebunan. 
  • 12:05 WIB. CPO - Astra Agro Lestari bukukan produksi CPO tahun 2018 sebesar 1,9 juta ton.
  • 12:03 WIB. Aset - Transcoal tambah aset perusahaan berupa mother vessel senilai US13,2 juta. 
  • 12:03 WIB. Wakaf - Prudential Indonesia hadirkan program wakaf dari Prusyariah di Makassar.
  • 11:06 WIB. Internasional - IPB jalin kerja sama penelitian dengan beberapa universitas di ASEAN. 
  • 11:04 WIB. CPO - Harga CPO Jambi meningkat menjadi Rp6.823 per kilogram.
  • 11:02 WIB. Mafia Bola - PSSI: Joko Diyono jadi tersangka bukan karena pengaturan skor. 
  • 09:48 WIB. Kereta - Pengaktifan rel ganda anatara Stasiun Kroya dan Stasiun Purwokerto akibatkan keterlambatan kedatangan ketera api di Stasiun Senen dan Stasiun Gambir.
  • 09:28 WIB. CPNS - Berkas perkara penipuan CPNS 2013 telah siap disidangkan. 
  • 08:08 WIB. Honorer - Anggota DPRD Maluku Utara desak Pemprov bayarkan gaji 1.228 guru honorer.
  • 07:57 WIB. Avtur - Harga avtur Bandara Soetta turun 26% menjadi Rp7.960 per liter.
  • 18:42 WIB. Jokowi - Usai Bukalapak, #UninstallJokowi kian menggema.

KPK Temukan Indikasi Perubahan Tata Ruang Agar Izin Meikarta Terbit

Foto Berita KPK Temukan Indikasi Perubahan Tata Ruang Agar Izin Meikarta Terbit
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap pada perizinan proyek Meikarta di Bekasi. Namun kali ini mendalami dugaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah peraturan agar perizinan proyek Meikarta bisa diterbitkan secara lengkap.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, pihaknya mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh.

"Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman. Juga mendalami soal pembahasan peraturan tata ruang Kabupaten Bekasi.

"Kami perlu mendalami lebih jauh proses pembahasan tata ruang yang dibahas di DPRD Bekasi. Karena untuk wilayah yang sangat luas, pembangunan dan perizinan untuk wilayah yang sangat luas itu diduga perlu melakukan revisi perda terlebih dulu dan itu butuh otoritas atau kewenangan DPRD Bekasi," jelasnya.

Menurut Febri, proses revisi Perda Tata Ruang itu belum pernah dilakukan. Namun proses pembangunan sudah dimulai dan perizinan sudah keluar. Bahkan KPK memang menemukan dugaan adanya penanggalan mundur atau backdate dalam perizinan Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas.

Diketahui, KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima duit Rp7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp13 miliar.

Tag: Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31