Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai sudah sewajarnya Habib Bahar bin Smith dipolisikan karena ceramahnya yang menyebut 'Jokowi kayak banci' hingga 'Jokowi haid'.
Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan melaporkan sebuah peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana pencemaran nama baik itu adalah hak warga negara, apalagi maksudnya untuk menjaga kehormatan kepala negaranya. Namun di sisi lain pihaknya meminta Polri juga melakukan tugas penanganannya laporan tersebut harus tetap dalam koridor independensi.
"Jadi proses hukumnya semata-mata berdasar alat bukti, bukan berdasar posisi politik orang yang dilaporkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Ia pun meminta tak ada yang buru-buru menyimpulkan pelaporan terhadap Habib Bahar ini sebagai kriminalisasi ulama. Sebab Kepolisian lanjut Arsul, pasti akan mencari bukti-bukti yang bisa memperkuat laporan tersebut.
"Kriminalisasi atau tidak itu tergantung Polri nanti memiliki alat-alat bukti yang cukup atau tidak. Kan ini baru dilaporkan dan diselidiki, kita lihat dulu penanganannya seperti apa," jelasnya.
Ia berharap, dalam pelaporan kasus Habib Bahar tersebut ada pelajaran yang bisa dipetik. Yakni jangan menggunakan forum yang semestinya diisi dengan pelajaran-pelajaran agama, menjadi forum untuk menghina dan merendahkan orang lain
"Jangan gunakan forum yang semestinya diisi dengan pelajaran-pelajaran agama yang bijak dan seruan-seruan yang memiliki pesan hikmah, menjadi forum untuk menghina dan merendahkan orang lain," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
