Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh digerakkan dan dikerahkan untuk ikut kampanye pemilu. Namun, boleh mendengarkan kampanye.
Menurut Tjahjo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) sudah menerapkan aturan yang jelas ke ASN dalam menghadapi tahun politik saat ini. Tetapi Tjahjo tak melarang ASN untuk punya pilihan politik sendiri.
"Aturan sudah jelas. Kantor Menpan RB sudah memberikan panduan ASN harus netral, sama posisinya dengan TNI/Polri. Pokoknya tidak boleh memanfaatkan Korpri termasuk ASN untuk digerakkan atau diorganisir untuk memenangkan pasangan calon," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
"Soal punya pilihan politik silakan. Dia boleh mendengarkan kampanye tapi tidak boleh ikut tangan bergerak, badan bergerak, mulut bergerak," tambahnya.
Sebelumnya, Tjahjo sudah menjelaskan yang boleh mendukung calon legislatif maupun capres dan cawapres hanyalah kepala daerah. Hal itu karena kepala daerah merupakan jabatan politik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tetap ada aturan yang harus dipatuhi oleh para kepala daerah tersebut.
“Yang boleh tidak netral tapi ada batas aturan. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai,” katanya.
Meski begitu, Tjahjo mengingatkan kepala daerah yang ingin mendukung paslon harus mengajukan cuti. Selain itu, juga tidak boleh menggunakan anggaran daerah serta fasilitas negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
