Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:43 WIB. Pertamina - Pertamina MOR IV memasok kebutuhan BBM dan Pelumas Polda Jateng.
  • 20:42 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan dua titik BBM satu harga di Maluku dan Papua.
  • 20:42 WIB. Perindo - Perindo fokus perkuat ekspor perikanan ke Jepang dan AS.
  • 20:42 WIB. AXA - Axa Mandiri menargetkan premi nasabah prioritas naik 10% tahun ini.
  • 20:41 WIB. PTPN - Berdasarkan perkiraan PTPN, stok GKP pada awal tahun depan hanya 300.000-400.000 ton.
  • 20:41 WIB. PTPN - PTPN Holding akan meminta kuota untuk impor gula mentah pada tahun ini.
  • 20:41 WIB. Energi - Pertamina bersinergi dengan PLN terkait pemanfaatan listrik di lingkungan Pertamina RU II.

HIPMI Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi DNI

Foto Berita HIPMI Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi DNI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Pemerintah membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.

"UMKM adalah perekonomian rakyat yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari sekitar 62 juta unit UMKM menyerap tenaga kerja sekitar 120 juta warga negara Indonesia," kata Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, pada diskusi "Tunda Relaksasi DNI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut Bahlil Lahadalia, kebijakan Pemerintah yakni paket ekonomi ke-16 yakni Relaksaksi DNI untuk UMKM agar dikaji ulang dan kemudian dibatalkan, karena dinilai tidak pro-rakyat. "UMKM adalah usaha rakyat dengan modal kecil, sehingga tidak memerlukan investasi asing," katanya.

Kalau dilakukan relaksasi DNI untuk UMKM dan kemudian ada investasi asing justru akan membunuh dan mematikan UMKM. Padahal, kata Bahlil, UMKM yang merupakan usaha rakyat dan bebas dari investasi asing, telah terbukti menyelamatkan perekonomian Indonesia saat menghadapi krisis moneter tahun 1998.

"UMKM adalah murni perekonomian rakyat, sehingga harus dibela. Pemerintah harus pro-kepada kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Bahlil menambahkan cita-cita Pemerintah untuk merealisasikan tumbuhan ekonomi nasional di atas lima persen pada 2018 dan 2019 adalah cita-cita mulia, tapi akan lebih mulia lagi jika pertumbuhan ekonomi itu berkeadilan. "Perekonomian Indonesia, sebagian besar ditopang oleh UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi itu harus merata pada sektor mikro," katanya.

Menurut Bahlil, setiap kebijakan yang diputuskan Pemerintah pada prinsipnya harus memberikan dampak positif bagi negara dan rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga memuji Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait yang dinilai sangat peduli terhadap keberadaan dan kemajuan UMKM.

Sebelumnya, Pemerintah meluncurkan paket ekonomi ke-16 yang telah direvisi pada 16 Nopember 2018. Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, paket kebijakan ini diluncurkan agar Indonesia bisa menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global.

Namun, Menko Perekonomian, Darmin Nasuiton, pada Kamis hari ini, menyatakan, Pemerintah telah membatalkan rencana relaksasi DNI untuk UMKM yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-16.

Tag: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Daftar Negatif Investasi (DNI)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93