HIPMI Minta Pemerintah Batalkan Relaksasi DNI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta Pemerintah membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-16.

"UMKM adalah perekonomian rakyat yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari sekitar 62 juta unit UMKM menyerap tenaga kerja sekitar 120 juta warga negara Indonesia," kata Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, pada diskusi "Tunda Relaksasi DNI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut Bahlil Lahadalia, kebijakan Pemerintah yakni paket ekonomi ke-16 yakni Relaksaksi DNI untuk UMKM agar dikaji ulang dan kemudian dibatalkan, karena dinilai tidak pro-rakyat. "UMKM adalah usaha rakyat dengan modal kecil, sehingga tidak memerlukan investasi asing," katanya.

Kalau dilakukan relaksasi DNI untuk UMKM dan kemudian ada investasi asing justru akan membunuh dan mematikan UMKM. Padahal, kata Bahlil, UMKM yang merupakan usaha rakyat dan bebas dari investasi asing, telah terbukti menyelamatkan perekonomian Indonesia saat menghadapi krisis moneter tahun 1998.

"UMKM adalah murni perekonomian rakyat, sehingga harus dibela. Pemerintah harus pro-kepada kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Bahlil menambahkan cita-cita Pemerintah untuk merealisasikan tumbuhan ekonomi nasional di atas lima persen pada 2018 dan 2019 adalah cita-cita mulia, tapi akan lebih mulia lagi jika pertumbuhan ekonomi itu berkeadilan. "Perekonomian Indonesia, sebagian besar ditopang oleh UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi itu harus merata pada sektor mikro," katanya.

Menurut Bahlil, setiap kebijakan yang diputuskan Pemerintah pada prinsipnya harus memberikan dampak positif bagi negara dan rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga memuji Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait yang dinilai sangat peduli terhadap keberadaan dan kemajuan UMKM.

Sebelumnya, Pemerintah meluncurkan paket ekonomi ke-16 yang telah direvisi pada 16 Nopember 2018. Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, paket kebijakan ini diluncurkan agar Indonesia bisa menjaga kepercayaan investor di tengah tekanan global.

Namun, Menko Perekonomian, Darmin Nasuiton, pada Kamis hari ini, menyatakan, Pemerintah telah membatalkan rencana relaksasi DNI untuk UMKM yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-16.