Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. Tiket.com - Tiket.com jalin kerja sama dengan Mahata Group untuk tingkatkan standar traveler milenial. 
  • 12:00 WIB.

    Efek Syariah - OJK tetapkan saham NATO sebagai efek syariah.

  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.
  • 05:27 WIB. Eredivisie Belanda - Vitesse 3 vs 2 Excelsior
  • 05:23 WIB. Ligue1 Prancis - Lille 2 vs 1 Amiens

Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional

Foto Berita Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pendidikan politik yang berkalanjutan sangat diperlukan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa. Rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pembangunan selanjutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni, mengajak semua pihak, terutama partai-partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat.

“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11/2018).

Menurut Farouk, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu. Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas.

“Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elite politik,” papar alumnus New York University & the University of Birmingham ini.

Mengenai politik transaksional ini, Farouk bilang bukan sekadar isapan jempol tapi mengalaminya sendiri. Kala itu, ada seseorang yang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya. Mereka meminta biaya sekitar Rp4 miliar sebagai tiket untuk lolos ke Senayan.

“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” tukasnya.

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut. Pendek kata, ketika duduk sebagai wakil rakyat yang pertama terbesit di benaknya adalah bagaimana bisa mengembalikan modal ketika kampanye. Boleh jadi mungkin lebih dari sekedar balik modal, tetapi meraup keuntungan pribadi semaksimum mungkin.

“Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” sebut Farouk.

Ekonom dari  Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini menilai, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik. Di negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesoris, harus diterjemahkan pada pelayanan publik yang baik, berfungsinya sistim penegakan hukum dan keadilan. Ini yang perlu dikritisi dalam perjalanan demokrasi kita saat ini. Demokrasi, akhirnya, harus berujung pada perbaikan layanan publik, terciptanya demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini.

Farouk yang juga sedang menjalani studi doktoralnya (PhD) terkait pembangunan Indonesia di Univesiti Sains Malaysia, Penang mengungkapkan, sejak Orde Baru dan setelah krisis keuangan 1998, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski belum begitu signifikan ketimbang China. Tetapi persoalan seriusnya adalah pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati sejumlah kecil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara merata,” katanya.

Sekadar gambaran, merujuk survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan menjelang Pemilu 2019, hanya 41% masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan. Kemudian, hanya 18% masyarakat yang rutin berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum. Dari hasil riset, pejabat pemerintah adalah yang paling banyak dirujuk oleh publik untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat dengan porsi sekitar 30%. Sedangkan media massa arus utamanya hanya 14%.

Menurut laporan yang sama, pada 2016, satu persen orang terkaya menguasai 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan di tanah air. Tak ayal, perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan 20 tahun reformasi tidak bisa membuat kita berpuas diri. Yang terang, perlu perubahan yang lebih signifikan dan harus dilakukan berkesinambungan agar pertumbuhan ekonomi berdampak bagi seluruh masyarakat.

“Tidak hanya sekelompok kecil masyarakat. Ini semua patut direnungkan agar kita mempunyai negara yang bermanfaat untuk semua,” harap dosen di Perbanas Institute & MM FE Universitas Indonesia ini.

Tag: Edukasi Politik, Politik Transaksional, Pemilu 2019, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56