Portal Berita Ekonomi Selasa, 18 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:42 WIB. KRAS - Krakatau Steel teken MoU dengan TPIA untuk bangun fasilitas air industri.
  • 09:12 WIB. Oppo - Oppo imingi cashback Rp1 juta pembelian Reno Series.
  • 09:01 WIB. HK Metals - HK Metals Utama membidik pendapatan Rp1,64 triliun.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,07% ke level 6.195,13 di awal sesi I.
  • 09:00 WIB. India - India bakal luncurkan stasiun luar angkasa sendiri pada 2030.
  • 08:49 WIB. Intel - Intel luncurkan proyek Ignite di Israel.
  • 08:09 WIB. Huawei - Penjualan smartphone Huawei di dunia bakal turun 40-60%.
  • 08:01 WIB. Perbankan - Bank Mandiri Syariah mencatat transaksi e-channel naik 60% selama libur lebaran.
  • 07:42 WIB. Instagram - Instagram uji cara cepat pulihkan akun yang kena hack.
  • 07:31 WIB. 6G - SK Telecom, operator telekomunikasi Korsel, gandeng Nokia dan Ericsson kembangkan 6G.
  • 07:09 WIB. LG - LG rilis monitor gaming 1 milisecond pertama di dunia.
  • 06:59 WIB. Huawei - Huawei mau pangkas produksi, terancam kehilangan Rp458 triliun.
  • 06:31 WIB. Bursa Global - Nasdaq naik 0,62% menjadi 7.357,31.
  • 06:31 WIB. Bursa Global - Indeks Dow naik 0,09% menjadi 26.112,53.
  • 06:30 WIB. Bursa Global - Indeks S&P naik 0,09% menjadi 2.889,67

Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional

Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pendidikan politik yang berkalanjutan sangat diperlukan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa. Rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pembangunan selanjutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni, mengajak semua pihak, terutama partai-partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat.

“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11/2018).

Menurut Farouk, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu. Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas.

“Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elite politik,” papar alumnus New York University & the University of Birmingham ini.

Mengenai politik transaksional ini, Farouk bilang bukan sekadar isapan jempol tapi mengalaminya sendiri. Kala itu, ada seseorang yang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya. Mereka meminta biaya sekitar Rp4 miliar sebagai tiket untuk lolos ke Senayan.

“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” tukasnya.

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut. Pendek kata, ketika duduk sebagai wakil rakyat yang pertama terbesit di benaknya adalah bagaimana bisa mengembalikan modal ketika kampanye. Boleh jadi mungkin lebih dari sekedar balik modal, tetapi meraup keuntungan pribadi semaksimum mungkin.

“Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” sebut Farouk.

Ekonom dari  Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini menilai, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik. Di negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesoris, harus diterjemahkan pada pelayanan publik yang baik, berfungsinya sistim penegakan hukum dan keadilan. Ini yang perlu dikritisi dalam perjalanan demokrasi kita saat ini. Demokrasi, akhirnya, harus berujung pada perbaikan layanan publik, terciptanya demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini.

Farouk yang juga sedang menjalani studi doktoralnya (PhD) terkait pembangunan Indonesia di Univesiti Sains Malaysia, Penang mengungkapkan, sejak Orde Baru dan setelah krisis keuangan 1998, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski belum begitu signifikan ketimbang China. Tetapi persoalan seriusnya adalah pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati sejumlah kecil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara merata,” katanya.

Sekadar gambaran, merujuk survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan menjelang Pemilu 2019, hanya 41% masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan. Kemudian, hanya 18% masyarakat yang rutin berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum. Dari hasil riset, pejabat pemerintah adalah yang paling banyak dirujuk oleh publik untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat dengan porsi sekitar 30%. Sedangkan media massa arus utamanya hanya 14%.

Menurut laporan yang sama, pada 2016, satu persen orang terkaya menguasai 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan di tanah air. Tak ayal, perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan 20 tahun reformasi tidak bisa membuat kita berpuas diri. Yang terang, perlu perubahan yang lebih signifikan dan harus dilakukan berkesinambungan agar pertumbuhan ekonomi berdampak bagi seluruh masyarakat.

“Tidak hanya sekelompok kecil masyarakat. Ini semua patut direnungkan agar kita mempunyai negara yang bermanfaat untuk semua,” harap dosen di Perbanas Institute & MM FE Universitas Indonesia ini.

Tag: Edukasi Politik, Politik Transaksional, Pemilu 2019, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,844.29 3,805.69
British Pound GBP 1.00 18,159.47 17,976.68
China Yuan CNY 1.00 2,091.38 2,070.50
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,418.00 14,274.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.58 9,819.08
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,841.36 1,822.90
Dolar Singapura SGD 1.00 10,522.55 10,413.66
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,181.32 16,015.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,455.90 3,418.10
Yen Jepang JPY 100.00 13,278.69 13,142.44

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6190.525 -59.740 634
2 Agriculture 1387.740 6.172 21
3 Mining 1599.384 -15.894 46
4 Basic Industry and Chemicals 740.684 -13.793 71
5 Miscellanous Industry 1278.981 -9.883 46
6 Consumer Goods 2415.601 -31.601 52
7 Cons., Property & Real Estate 467.630 -4.198 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1161.408 -10.915 74
9 Finance 1261.086 -6.995 90
10 Trade & Service 799.348 -10.114 158
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 175 296 121 69.14
2 SDMU 54 72 18 33.33
3 SMRU 140 176 36 25.71
4 YELO 192 240 48 25.00
5 POLL 1,200 1,450 250 20.83
6 SOSS 378 430 52 13.76
7 MINA 1,090 1,235 145 13.30
8 MEGA 5,100 5,775 675 13.24
9 ARTA 412 466 54 13.11
10 HRME 292 324 32 10.96
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 BMTR 480 360 -120 -25.00
3 FITT 230 173 -57 -24.78
4 SMBR 1,030 785 -245 -23.79
5 SKBM 464 368 -96 -20.69
6 TGKA 4,750 4,000 -750 -15.79
7 WICO 625 530 -95 -15.20
8 SIMA 112 97 -15 -13.39
9 GLOB 348 302 -46 -13.22
10 BHIT 84 74 -10 -11.90
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,300 975 -325 -25.00
2 MAMI 116 124 8 6.90
3 JPFA 1,545 1,410 -135 -8.74
4 SMRU 140 176 36 25.71
5 BMTR 480 360 -120 -25.00
6 CSIS 109 98 -11 -10.09
7 SIMA 112 97 -15 -13.39
8 BBRI 4,230 4,200 -30 -0.71
9 CPIN 4,700 4,380 -320 -6.81
10 BDMN 4,510 4,250 -260 -5.76