Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,90% ke level 6.114,45 pada akhir perdagangan sesi II, Senin (17/12/2018). 
  • 15:42 WIB. Produksi - TPIA targetkan produksi polyethylene meningkat menjadi 736 KTA.
  • 15:42 WIB. Kredit - TPIA terima kredit US$380 juta dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan BNP Paribas (cabang Tokyo).

Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional

Foto Berita Pentingnya Edukasi untuk Cegah Politik Transaksional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pendidikan politik yang berkalanjutan sangat diperlukan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa. Rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pembangunan selanjutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni, mengajak semua pihak, terutama partai-partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat.

“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif yang berkualitas,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/11/2018).

Menurut Farouk, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu. Jika hal itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas.

“Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elite politik,” papar alumnus New York University & the University of Birmingham ini.

Mengenai politik transaksional ini, Farouk bilang bukan sekadar isapan jempol tapi mengalaminya sendiri. Kala itu, ada seseorang yang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya. Mereka meminta biaya sekitar Rp4 miliar sebagai tiket untuk lolos ke Senayan.

“Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” tukasnya.

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut. Pendek kata, ketika duduk sebagai wakil rakyat yang pertama terbesit di benaknya adalah bagaimana bisa mengembalikan modal ketika kampanye. Boleh jadi mungkin lebih dari sekedar balik modal, tetapi meraup keuntungan pribadi semaksimum mungkin.

“Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” sebut Farouk.

Ekonom dari  Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini menilai, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan publik dengan baik. Di negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesoris, harus diterjemahkan pada pelayanan publik yang baik, berfungsinya sistim penegakan hukum dan keadilan. Ini yang perlu dikritisi dalam perjalanan demokrasi kita saat ini. Demokrasi, akhirnya, harus berujung pada perbaikan layanan publik, terciptanya demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini.

Farouk yang juga sedang menjalani studi doktoralnya (PhD) terkait pembangunan Indonesia di Univesiti Sains Malaysia, Penang mengungkapkan, sejak Orde Baru dan setelah krisis keuangan 1998, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski belum begitu signifikan ketimbang China. Tetapi persoalan seriusnya adalah pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati sejumlah kecil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara merata,” katanya.

Sekadar gambaran, merujuk survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan menjelang Pemilu 2019, hanya 41% masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan. Kemudian, hanya 18% masyarakat yang rutin berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum. Dari hasil riset, pejabat pemerintah adalah yang paling banyak dirujuk oleh publik untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat dengan porsi sekitar 30%. Sedangkan media massa arus utamanya hanya 14%.

Menurut laporan yang sama, pada 2016, satu persen orang terkaya menguasai 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan di tanah air. Tak ayal, perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan 20 tahun reformasi tidak bisa membuat kita berpuas diri. Yang terang, perlu perubahan yang lebih signifikan dan harus dilakukan berkesinambungan agar pertumbuhan ekonomi berdampak bagi seluruh masyarakat.

“Tidak hanya sekelompok kecil masyarakat. Ini semua patut direnungkan agar kita mempunyai negara yang bermanfaat untuk semua,” harap dosen di Perbanas Institute & MM FE Universitas Indonesia ini.

Tag: Edukasi Politik, Politik Transaksional, Pemilu 2019, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6089.305 -80.538 621
2 Agriculture 1529.475 7.439 20
3 Mining 1740.264 -24.661 47
4 Basic Industry and Chemicals 823.102 -18.496 71
5 Miscellanous Industry 1396.496 -21.778 46
6 Consumer Goods 2485.433 -44.232 49
7 Cons., Property & Real Estate 447.566 -6.607 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1048.350 -7.984 71
9 Finance 1161.972 -11.642 91
10 Trade & Service 783.053 -8.539 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 226 282 56 24.78
2 KONI 340 424 84 24.71
3 ARTA 488 600 112 22.95
4 SSTM 396 478 82 20.71
5 TIRA 125 150 25 20.00
6 ASBI 282 336 54 19.15
7 APEX 1,300 1,530 230 17.69
8 AHAP 60 68 8 13.33
9 PNSE 1,100 1,240 140 12.73
10 PTSN 965 1,085 120 12.44
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 690 555 -135 -19.57
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 OCAP 226 185 -41 -18.14
4 RELI 228 189 -39 -17.11
5 MERK 7,500 6,450 -1,050 -14.00
6 AKSI 444 398 -46 -10.36
7 KICI 300 270 -30 -10.00
8 SOTS 444 408 -36 -8.11
9 MSKY 785 730 -55 -7.01
10 PSDN 200 187 -13 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 352 360 8 2.27
2 RIMO 172 140 -32 -18.60
3 UNTR 29,425 28,700 -725 -2.46
4 BBRI 3,680 3,600 -80 -2.17
5 TLKM 3,730 3,710 -20 -0.54
6 BMRI 7,575 7,400 -175 -2.31
7 MNCN 780 745 -35 -4.49
8 LPPF 5,625 5,825 200 3.56
9 ASII 8,450 8,300 -150 -1.78
10 PGAS 2,100 2,060 -40 -1.90