Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, mengatakan pihaknya mendalami petisi yang diteken oleh puluhan orang dari kalangan organisasi, komunitas peternak dan petani yang nantinya bakal disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Sejak 2015, lanjut Alamsyah, Badan Pusat Statistik (BPS) memoratorium data beras, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memang kerap menggembor-gemborkan data beras surplus. Padahal kenyataannya kondisi pangan negara mengkhawatirkan.
"Ombudsman pada 2017 pernah bilang jangan terlalu banyak bicara surplus, bersabar tunggu BPS. Apa yg terjadi hari ini, sudah Ombudsman prediksi jauh hari," jelasnya di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).
Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Pataka, Yeka Hendra Fatika, meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman karena membohongi data pangan khususnya komoditas padi.
"Kami menilai telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang dibuktikan oleh BPS. Atas dasar itu, meminta presiden hentikan Amran Sulaiman sebagai konsekuensi logis," katanya.
Yuke melihat perbedaan data beras antara Kementan dan BPS pada 2018 mencapai 43%. Selain itu, klaim fantastis Amran juga merambah di komoditas jagung. Meski BPS belum mengeluarkan data jagung, tetapi faktanya impor jagung dan peternak ayam kesulitan mencari sumber jagung yang berkualitas.
"Jagung belum seperti beras ada data di BPS. Tetapi merujuk pada data Kementan dengan BPS yang 43% underestimated, jangan sampai jagung seperti itu," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Irfan Mualim
