Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

200 Ribu Rumah di Jabar Belum ada Listriknya, Jokowi Langsung...

200 Ribu Rumah di Jabar Belum ada Listriknya, Jokowi Langsung... Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bogor -

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meninjau realisasi program 'BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu' di sekitar Jawa Barat bagian Selatan dan Banten. 

Lokasi yang ditinjau pada kesempatan ini berada di Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor. Di lokasi tersebut, Presiden juga sekaligus melakukan seremonial mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut.

Jokowi mengungkapkan di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya sehingga ditarhetkan  sampai akhir tahun 2018 bisa mencapai 100 ribu tersambung listrik. 

"Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri," kata Presiden Jokowi di Bogor, Minggu (2/12/2018).

Dengan telah tersambungnya rumah keluarga kurang mampu ke jaringan listrik, Presiden Jokowi berharap warga bisa memanfaatkan listrik lebih optimal dengan biaya yang lebih murah.

"Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50 ribu bisa Rp60 ribu . Setelah mandiri bayar kurang leih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu, dan sambungannya bisa lebih banyak, untuk TV, setrika, rice cooker," ungkapnya. 

Adapun, Menteri Rini menerangkan, sampai dengan saat ini, sinergi BUMN untuk membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat telah menjangkau 60.798 ribu keluarga. Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik akan mencapai target 100 ribu keluarga. 

"Faktanya memang masih ada warga yang mengakses listrik tapi itu diambil dari rumah tetangganya. Dengan bantuan sambungan listrik melalui Sinergi BUMN ini, maka warga sepenuhnya akan menikmati listrik resmi dari PLN. Ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menopang kegiatan ekonomi dan kualitas hidup rumah tangganya," kata Rini.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Jajaran Eselon I Kementerian BUMN, dan 35 Direktur Utama BUMN yang menjadi sponsor program sambung listrik tersebut. Presiden Jokowi, Menteri Rini bersama sejumlah Dirut dan Millenial BUMN beranjak ke Kelurahan Bantarjati dengan bersepeda dari Istana Bogor sejauh kurang lebih 1,2 Km. Kemudian di Bantarjati, selain meninjau program penyambungan listrik, Presiden dan Menteri Rini juga turut berinteraksi dengan kelompok nasabah Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Ke-34 BUMN yang bersinergi dengan PLN untuk program sambung listrik ini yakni Telkom, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, BNI, Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN, Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga, Jasa Raharja, Taspen, Airnav, Askrindo. Selain itu, ada pula Jasindo, ASDP Indonesia, Perum Bulog, Jamkrindo, Biofarma, Semen Indonesia, Hutama Karya, Kereta Api Indonesia, Dahana, Perhutani, Pindad, Pos Indonesia dan Jiwasraya. 

"Sinergi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama untuk mewujudkan percepatan program rasio elektrifikasi. Kedua, untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga tidak mampu," tambah Menteri Rini.

Ia menjelaskan, dalam mewujudkan program sambung listrik gratis ini, BUMN telah sepakat untuk bersinergi sebagai upaya menjamin terlaksananya penyambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu dengan biaya penyambungan yang didanai dari dana program BUMN Hadir Untuk Negeri.

Dana ini bersifat sponsorship dan bukan berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-114/S.MBU/07/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal Program Elektrifikasi Jawa Barat Bagian Selatan dan Banten. 

"Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih untuk mendapatkan listrik tersebut ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," pungkasnya.

Baca Juga: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: