Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:16 WIB. Ligue 1 Prancis - Lyon 2 vs 1 Guingamp
  • 06:15 WIB. Ligue 1 Prancis - Nimes 2 vs 0 Dijon
  • 06:14 WIB. Eredivisie Belanda - ADO Den Haag 1 vs 0 PEC Zwolle
  • 06:13 WIB. Bundesliga Jerman - Augsburg 2 vs 3 FC Bayern M√ľnchen
  • 06:12 WIB. LaLiga Spanyol - Eibar 2 vs 2 Getafe
  • 06:10 WIB. Serie A Italia - Juventus 3 vs 0 Frosinone
  • 06:09 WIB. FA Cup - Queens Park Rangers 0 vs 1 Watford
  • 23:52 WIB. Twitter - Twitter pertimbangkan bikin fitur klasifikasi.
  • 18:42 WIB. Jokowi - Usai Bukalapak, #UninstallJokowi kian menggema.

Jokowi Teken Aturan Honorer, Bisa Jadi PNS?

Foto Berita Jokowi Teken Aturan Honorer, Bisa Jadi PNS?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga aturan itu membuka peluang seleksi dan pengangkatan berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menjelaskan pentingnya aturan PPPK tersebut. Sebab, selama ini pemerintah menyadari masih banyak tengah honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Sehingga diharapkan skema PPPK dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi.

"Diharapkan ini mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru bagi tenaga honorer," ujarnya di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Ia menambahkan, nantinya para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK harus mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Seleksi berbasis merit merupakan prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," katanya.

Sementara, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menambahkan PP Manajemen PPPK merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan itu juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional seperti diaspora dan profesional swassta masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

"Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," jelasnya.

"Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia," lanjutnya.

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31