Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:38 WIB. BRI - BRI menggelar program inkubator 2018 untuk mendorong para pelaku UKM mengekspor produk.
  • 21:35 WIB. PLN - PLTD milik PLN bisa menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.
  • 21:35 WIB. BBM - Penurunan harga BBM nonsubsidi dimungkinkan menyusul penurunan harga minyak dunia.
  • 21:35 WIB. BBM - Kementerian ESDM akan memanggil Pertamina apabila sampai Januari 2019, Pertamina belum menurunkan harga.
  • 21:34 WIB. BBM - Dirjen Migas mengatakan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan paling lambat Januari 2019.
  • 21:34 WIB. Garuda - Garuda akan mengoperasikan 7 rute penerbangan dari dan ke Bandara Halim mulai 15 Januari 2019.
  • 20:41 WIB. PPro - PP Properti merilis tower 1 di Grand Sagara, Surabaya.
  • 20:40 WIB. BNI - BNI memproyeksi pertumbuhan kredit korporasi 12%-13% pada tahun depan.
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 20:11 WIB. HIN - HIN mematok target akan mengelola 100 hotel hingga 2021.
  • 20:11 WIB. TCash - TCash menjadi salah satu uang elektronik yang mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan Kredit UMi.
  • 20:09 WIB. IndiHome - Telkom memastikan di penghujung tahun 2018 telah mencatatkan 5 juta pelanggan IndiHome.
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.

Jokowi Teken Aturan Honorer, Bisa Jadi PNS?

Foto Berita Jokowi Teken Aturan Honorer, Bisa Jadi PNS?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga aturan itu membuka peluang seleksi dan pengangkatan berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menjelaskan pentingnya aturan PPPK tersebut. Sebab, selama ini pemerintah menyadari masih banyak tengah honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Sehingga diharapkan skema PPPK dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi.

"Diharapkan ini mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru bagi tenaga honorer," ujarnya di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Ia menambahkan, nantinya para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK harus mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Seleksi berbasis merit merupakan prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," katanya.

Sementara, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menambahkan PP Manajemen PPPK merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan itu juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional seperti diaspora dan profesional swassta masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

"Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," jelasnya.

"Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia," lanjutnya.

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sekretariat Presiden

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87