CIPS: Peningkatan Kontribusi UMKM pada PDB Jadi PR Presiden dan Wapres Terpilih

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peningkatan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, penguatan kontribusi UMKM dibutuhkan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34% pada 2017.

"Kontribusi ini masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan, UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis," kata Ilham dalam rilisnya, Senin (3/12/2018).

Ilman menjelaskan, dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang.

"Kebijakan pro-UMKM yang diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, di mana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM," jelasnya.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman.

"Aset yang dimiliki UMKM, umumnya, tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank. Hal ini membuat UMKM terkena bunga yang tinggi. Sementara itu, mereka juga masih relatif sulit mendapatkan akses ke KUR, usaha skala kecil dan mikro. Usaha skala menengah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan KUR," ujar Ilman.

Penguatan peran peer to peer lenders, lanjutnya, harus dilakukan untuk memberikan UMKM akses ke permodalan dengan skema pembayaran yang ramah UMKM.

"Peran mereka sebagai perantara bisa turut memberikan manfaat untuk bank melalui produk-produk keuangan yang mereka beli sekaligus bisa memberikan UMKM akses ke permodalan," tandasnya.