Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:49 WIB. Apple - Apple rekrut CEO Otto, startup penyedia kunci pintar yang gagal.
  • 16:28 WIB. E-Commerce - Lazada dan Bhinneka umumkan kolaborasi.
  • 16:27 WIB. LG - LG tak ikutan lomba luncurkan ponsel layar lipat.
  • 16:01 WIB. IHSG - Akhir perdagangan sesi II, IHSG ditutup hijau 1,70% ke level 6.497,82. 
  • 15:56 WIB. Pembekuan Usaha - OJK Cabut pembekuan usaha PT Ridean Finance. 
  • 15:55 WIB. TAMU - PT Pelayaran Tamarin Samudra (TAMU) membentuk dua entitas anak usaha baru, yaitu PT Sentra Tamarin Samudra dan PT Samudra Sukses Gemilang. 
  • 15:54 WIB. Wismilak - Wismilak kantongi izin kawasan berikat di Surabaya, Jawa Timur. 
  • 13:59 WIB. Apple - Apple persiapkan jajaran produk baru untuk 2019.

PP 49/2018 Bukti Keberpihakan Jokowi pada Honorer

Foto Berita PP 49/2018 Bukti Keberpihakan Jokowi pada Honorer
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengurus Partai Nasional Demokrat (NasDem) memuji langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan yang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) guna mengakhiri polemik tenaga honorer.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Jakarta, Selasa (4/12/2018), mengatakan peraturan pemerintah tersebut membuka kesempatan bagi seluruh kalangan termasuk tenaga honorer dan profesional menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"PP Nomor 49 Tahun 2018 merupakan terobosan penting untuk meredam polemik terkait pengangkatan dan rekrutmen tenaga honorer," kata Willy.

Willy menuturkan Peraturan Pemerintah 49/2018 juga akan mengakhiri polemik tenaga yang berpotensi menjadi bahan politisasi dan menunjukkan kesungguhan, serta keberpihakan pemerintah.

Diungkapkan Willy, peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum untuk mekanisme berbasis merit rekrutmen para profesional masuk ke birokrasi dengan batasan usia pelamar yang luwes/ fleksibel dibandingkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) seperti para profesional swasta maupun diaspora.

"Penerimaan CPNS dan tenaga honorer selalu menjadi polemik berkepanjangan dari tahun ke tahun. Tidak jarang juga dijadikan bahan politik bagi kelompok oposisi pemerintah. Maka dengan PP ini, kita berharap honorer birokrasi dan profesional yang masuk birokrasi bisa fokus mengabdi untuk negara," ujar Willy.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menegaskan rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apa pun sudah tidak boleh dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

Secara prinsip, Presiden Jokowi juga menekankan PPPK harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), politik, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), tenaga kerja

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62