Komnas HAM Pastikan Aksi Kekerasan di Nduga Bukan Kerjaan OPM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai peristiwa pembunuhan massal para pekerja jalan dan jembatan di sejumlah tempat di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM serius.

"Ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," katanya, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (4/12/2018).

Kasus ini, katanya, bukan merupakan pelanggaran HAM berat, karena peristiwa ini dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, sehingga Komnas HAM mengkategorikannya sebagai pelanggaran HAM yang serius, karena ini perbuatan kriminal.

"Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. Memerintahkan mereka, menyuruh mereka dan ada yang memimpin pengejaran itu sehingga terjadi tragedi ini di beberapa tempat, paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara," katanya pula.

Menurut dia, harus ada upaya pemulihan dari tindakan tersebut sekaligus mengesahkan tindakan dari aparat keamanan untuk segera hadir di Nduga guna melakukan tindakan penegakan hukum.

Dia pun mendorong aparat untuk mencari dan menangkap pelaku dan mengungkap siapa aktornya. Yang kedua, adalah memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi yang berkepanjangan, katanya lagi.

Apalagi, ujarnya pula, jika berkaca dari kasus sebulan lalu, ada pekerja kemanusiaan, yakni para guru diintimidasi dan diperkosa serta kini kabar yang terbaru adalah pembantaian massal kepada para pekerja.

Sementara itu terkait tudingan bahwa ada peranan Organisasi Papua Merdeka dalam aksi keji ini, ia membantah bahwa itu bagian dari operasi pemberontakan OPM.

"Komnas HAM lakukan cek kepada beberapa pimpinan OPM, dan mereka sampaikan bahwa itu bukan aksi mereka (OPM, Red) karena Organisasi Papua Merdeka tidak pernah memberi perintah kepada anggotanya untuk melakukan pembunuhan secara sadis seperti itu," katanya pula.

Para petinggi OPM itu, kata dia, menolak jika hal itu diklaim sebagai bentuk perjuangan karena aksi di Nduga merupakan tindakan kriminal dan tidak mewakili OPM.

"Dengan tegas mereka (OPM, Red) mengaku itu bukan aksi mereka, itu kriminal," katanya lagi.