Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. AP II - AP II resmi mencatatkan obligasi berkelanjutan I tahap I 2018 sebesar Rp750 miliar di pasar modal.
  • 16:08 WIB. BTN - BTN membidik penjualan aset sebesar Rp600 miliar di tahun depan lewat KPR Lelang.
  • 16:03 WIB. Infrastruktur - Jembatan Batang Kula jalur Padang-Bukittinggi, sudah bisa dilalui besok.
  • 16:02 WIB. IHSG - Akhir pekan ini IHSG ditutup melemah 0,13% ke level 6.169,84.  
  • 14:20 WIB. Rupiah - Pukul 14.20, rupiah masih tertekan 0,49% di Rp14.570 per dolar AS. 
  • 14:02 WIB. Youtube - Youtube hapus 58 juta video spam.
  • 14:02 WIB. Grab - Grab yakin bakal jadi Decacorn pertama di Asia Tenggara.
  • 14:01 WIB. Fintech - Sejumlah situs fintech ilegal masih bisa diakses.
  • 14:01 WIB. Jepang - Cegah monopoli, Jepang akan perketat regulasi untuk Google cs.
  • 14:01 WIB. Renault - Renault pilih tak pecat Carlos Ghosn.
  • 13:34 WIB. Voucher - Baru dibuka, gerai Matahari di Gresik tawarkan promo voucher diskon Rp500.000.
  • 13:34 WIB. Matahari - Matahari resmi buka gerai baru di Gress Mall, Gresik. 

Begini Gambaran Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia Versi Bamsoet

Foto Berita Begini Gambaran Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia Versi Bamsoet
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui masih mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas partai politik.

"Sumber pendanaan partai itu dari iuran anggota, 'susu tante' atau sumbangan-sumbangan tanpa tekanan tapi pada praktiknya suka pakai tekanan dan yang ketiga dari negara yaitu dari APBN dan ini jauh dari kecukupan partai," kata Bamsoet dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

"Kenapa praktik praktik korupsi, kolusi terjadi karena setiap partai politik banyak agenda, munas, rapimnas, rakernas semua membutuhkan biaya dan sumber sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk diparlemen di pemerintahan. Kalau kader-kader itu mau tidak mau mengikuti, kalau tidak dia akan ada sanksi partai," tambah Bambsoet.

Atas kebutuhan pendanaan tersebut, maka parpol pun bisa menjadi lahan bisnis baru karena sistem pemilihan kepala daerah langsung membutuhkan biaya besar.

"Dengan ambang batas yang diatur memerlukan rekomendasi sebagai syarat seseorang bisa maju. Kemarin itu untuk bupati wali kota paling murah Rp5 miliar, untuk gubernur bisa ratusan miliar bahkan bisa Rp200 miliar-Rp300 miliar, paling murah Rp50 miliar, tidak heran sekarang orang berlomba-lomba ikut parpol karena (modal) akan balik seketika ketika ada pilkada serentak tahun mendatang. bayangkan 514 Pilkada, setengahnya deh minta partai kita untuk rekomendasi pasang tarif Rp10 miliar," jelas Bamsoet.

Sedangkan, satu partai untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi dengan modal Rp50 miliar untuk menghadapi pilkada tahun selanjutnya sudah balik modal.

"Sekarang ini masalah kita NPWP, nomor piro uangnya piro, jadi sulit kita mengharapkan kader partai yang dari partai. Saya dan Golkar mati-matian mendidik kader partai puluhan tahun tapi kita berhadapan di publik dengan saingannya keteteran dan kalah dengan pendatang baru yang dari kalangan pengusaha mapan," tambah Bambsoet.

Para pengusaha, artis maupun anak-anak muda yang baru tersebut yang akhirnya tampil di parlemen padahal parlemen adalah etalase dari partai politik.

"Saya berharap praktek ini bisa kita akhiri sehingga yang tampil di parlemen adalah kader-kader partai yang bagus sehingga dia menjadi etalase partai politik, cerminan parlemen Indonesia. Jadi terima kasih Pak Agus Ketua KPK, kita berharap parpol bisa jadi ranah yang baru dan tidak dikuasai oleh para pemilik modal karena praktik-praktik di partai sekarang sudah tercemari dengan non-politik," ungkap Bamsoet.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa tidak terjadi kaderisasi dalam parpol.

"Kita dapat masukan terutama dari yang berdarah-darah teman-teman kader asli kemudian disalip oleh orang yang baru maju tapi punya uang. Ini yang kadang-kadang mereka 'saya sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang punya uang menyalip mereka. Contoh lain terkait kaderisasi, banyak sekali asalkan bisa menyediakan kantor untuk partai dipilih menjadi ketua partai tertentu," kata Agus. 

Tag: Bambang Soesatyo, Partai Politik, Calon Legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Elang Senja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00