Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:51 WIB. Luhut - Puisi yang dibacakan Neno Warisman tidak tepat.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Pusi Neno sama saja menaggap Jokowi dan saya sebagai orang kafir.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Neno menempatkan puisinya seperti perang Badar, padahalkan Indonesia gelar Pemilu.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Puisi Neno Warisman di Munajat 212 seperti doa Nabi Muhammad kala perang Badar.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Kami optimis dapat menurunkan harga pangan.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Prabowo berpihak ke petani, peternak, petambak, nelayan, dan emak-emak.
  • 10:38 WIB. Dradjad Wibowo - Penurunan harga pangan adalah komitmen Prabowo-Sandi.
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.

Bamsoet Setuju DPR Tidak Digaji Apabila Tak Rampungkan Undang-Undang

Foto Berita Bamsoet Setuju DPR Tidak Digaji Apabila Tak Rampungkan Undang-Undang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggulirkan sebuah wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Hal itu ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," lanjutnya.

Senada, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menjelaskan semua orang harus bekerja agar mendapat bayaran. Oleh sebab itu, jika tidak bekerja, maka tak layak mendapat bayaran alias gaji.

"Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji," terangnya.

Namun, ia menegaskan hal tersebut baru sebatas wacana dan bukan usul resmi dari KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

"Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan kinerja," imbuhnya.

Wacana tersebut disambut oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Ia setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Sebab pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," tegasnya.

Tag: Bambang Soesatyo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gaji

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93