Parpol Dibiayai Pemerintah, Jawaban Golkar 'Yes'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Golkar mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) dibiayai pemerintah. Menurut Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, hal itu sebagai bentuk dukungan negara kepada proses kaderisasi dan penguatan parpol.

"Parpol kan selama ini berfungsi sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Jabatan politik seperti presiden, menteri, DPR, kepala daerah dan lain-lain itu berasal dari parpol. Oleh karena itu, penguatan parpol untuk proses kaderisasi sangat penting ditunjukkan negara melalui pendanaan bagi kegiatan kaderisasi dan pendidikan politik," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ace mengatakan, pendanaan dari pemerintah dinilainya akan membuat parpol tidak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan membuat parpol lebih terbuka dalam proses kaderisasi.

"Parpol tak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Bahkan lebih terbuka dalam proses sistem kaderisasi," katanya.

Ia menambahkan, partainya juga setuju jika pendanaan dari pemerintah disertai dengan sistem audit. Sebab perlu sistem yang transparan dan akuntabel karena dana yang diberikan juga berasal dari rakyat.

"Itu sudah seharusnya karena keuangan tersebut berasal dari uang rakyat. Perlu adanya sistem transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.