Portal Berita Ekonomi Selasa, 11 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:38 WIB. BRI - BRI menggelar program inkubator 2018 untuk mendorong para pelaku UKM mengekspor produk.
  • 21:35 WIB. PLN - PLTD milik PLN bisa menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.
  • 21:35 WIB. BBM - Penurunan harga BBM nonsubsidi dimungkinkan menyusul penurunan harga minyak dunia.
  • 21:35 WIB. BBM - Kementerian ESDM akan memanggil Pertamina apabila sampai Januari 2019, Pertamina belum menurunkan harga.
  • 21:34 WIB. BBM - Dirjen Migas mengatakan harga BBM nonsubsidi akan mengalami penurunan paling lambat Januari 2019.
  • 21:34 WIB. Garuda - Garuda akan mengoperasikan 7 rute penerbangan dari dan ke Bandara Halim mulai 15 Januari 2019.
  • 20:41 WIB. PPro - PP Properti merilis tower 1 di Grand Sagara, Surabaya.
  • 20:40 WIB. BNI - BNI memproyeksi pertumbuhan kredit korporasi 12%-13% pada tahun depan.
  • 20:13 WIB. Mandiri Syariah - Mandiri Syariah menyediakan produk hedging syariah.
  • 20:12 WIB. HIN - Pada 2018 ini rata-rata okupansi hotel yang dikelola HIN mencapai 73%.
  • 20:11 WIB. HIN - HIN mematok target akan mengelola 100 hotel hingga 2021.
  • 20:11 WIB. TCash - TCash menjadi salah satu uang elektronik yang mendukung uji coba digitalisasi penyaluran pembiayaan Kredit UMi.
  • 20:09 WIB. IndiHome - Telkom memastikan di penghujung tahun 2018 telah mencatatkan 5 juta pelanggan IndiHome.
  • 18:53 WIB. Brexit - PM Inggris kunjungi Jerman untuk bahas krisis Brexit.
  • 18:53 WIB. Pakistan - Indonesia gencarkan diversifikasi produk impor ke Pakistan.

Parpol Dibiayai Pemerintah, Jawaban Golkar 'Yes'

Foto Berita Parpol Dibiayai Pemerintah, Jawaban Golkar 'Yes'
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Partai Golkar mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) dibiayai pemerintah. Menurut Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, hal itu sebagai bentuk dukungan negara kepada proses kaderisasi dan penguatan parpol.

"Parpol kan selama ini berfungsi sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Jabatan politik seperti presiden, menteri, DPR, kepala daerah dan lain-lain itu berasal dari parpol. Oleh karena itu, penguatan parpol untuk proses kaderisasi sangat penting ditunjukkan negara melalui pendanaan bagi kegiatan kaderisasi dan pendidikan politik," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ace mengatakan, pendanaan dari pemerintah dinilainya akan membuat parpol tidak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan membuat parpol lebih terbuka dalam proses kaderisasi.

"Parpol tak lagi tergantung pada pihak-pihak yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat. Bahkan lebih terbuka dalam proses sistem kaderisasi," katanya.

Ia menambahkan, partainya juga setuju jika pendanaan dari pemerintah disertai dengan sistem audit. Sebab perlu sistem yang transparan dan akuntabel karena dana yang diberikan juga berasal dari rakyat.

"Itu sudah seharusnya karena keuangan tersebut berasal dari uang rakyat. Perlu adanya sistem transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah. Namun perlu dibuat sistem audit agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

Tag: Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6076.587 -34.773 620
2 Agriculture 1506.543 8.473 20
3 Mining 1747.761 9.817 47
4 Basic Industry and Chemicals 820.676 -23.288 71
5 Miscellanous Industry 1382.059 4.150 45
6 Consumer Goods 2483.389 -20.063 49
7 Cons., Property & Real Estate 444.822 -4.105 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1031.916 -11.848 71
9 Finance 1162.012 -1.035 91
10 Trade & Service 790.383 -0.185 153
No Code Prev Close Change %
1 SOTS 280 350 70 25.00
2 DEAL 394 492 98 24.87
3 OASA 246 298 52 21.14
4 TFCO 650 780 130 20.00
5 MERK 6,475 7,725 1,250 19.31
6 KPAS 505 600 95 18.81
7 RODA 388 450 62 15.98
8 PTSN 805 920 115 14.29
9 PDES 1,500 1,700 200 13.33
10 ARTA 406 458 52 12.81
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 290 220 -70 -24.14
2 YPAS 725 570 -155 -21.38
3 NUSA 158 136 -22 -13.92
4 RIMO 186 162 -24 -12.90
5 LUCK 705 615 -90 -12.77
6 MPOW 120 105 -15 -12.50
7 KPAL 338 300 -38 -11.24
8 CPIN 7,000 6,300 -700 -10.00
9 SILO 3,850 3,500 -350 -9.09
10 LPIN 950 865 -85 -8.95
No Code Prev Close Change %
1 RIMO 186 162 -24 -12.90
2 SRIL 366 370 4 1.09
3 KPAS 505 600 95 18.81
4 NUSA 158 136 -22 -13.92
5 PTBA 4,020 4,280 260 6.47
6 TLKM 3,680 3,620 -60 -1.63
7 WSKT 1,845 1,795 -50 -2.71
8 BHIT 57 60 3 5.26
9 BBRI 3,610 3,620 10 0.28
10 DEAL 394 492 98 24.87