Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:30 WIB. BRI Life -  BRI Life menargetkan perolehan premi senilai Rp8 triliun pada 2019.
  • 06:29 WIB. Mandiri - Mandiri dengan JCB International Indonesia menerbitkan kartu kredit JCB Precious.
  • 06:28 WIB. BTN - BTN bekerja sama dengan Jamkrindo dalam penjaminan kredit maupun ekspansi pembiayaan. 
  • 06:27 WIB. AP I - AP I memproyeksikan capex periode 2019—2023 mencapai Rp76 triliun.
  • 06:25 WIB. Perinus - Perinus menargetkan peningkatan hasil tangkapan sekitar 22,41% untuk tahun depan menjadi 35.127 ton.
  • 06:24 WIB. Pertamina - Pertamina menargetkan pembentukan perusahaan patungan bersama Saudi Aramco untuk proyek Kilang Cilacap dapat terealisasi tahun depan. 
  • 06:21 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV akan membangun Car Terminal di Makassar.
  • 06:19 WIB. Jiwasraya - Korban kasus gagal bayar produk saving plan Jiwasraya kini berjumlah 156 pemegang polis.
  • 06:17 WIB. BRI - Kementerian BUMN meminta BRI untuk membantu kasus yang mendera Jiwasraya. 
  • 06:15 WIB. WSKT - Waskita sedang mengkaji investasi di Bandara Palangkaya bersama dengan AP II.
  • 06:14 WIB. WSKT - Waskita akan membidik infastruktur bandara sebagai investasi baru.
  • 06:12 WIB. JSMR - Jasamarga menargetkan akan mengoperasikan sekitar 200 km jalan tol tahun depan.
  • 06:11 WIB. JSMR -  Akhir tahun 2018, Jasa Marga akan mengoperasikan total jalan tol sepanjang 998,4 km.
  • 06:06 WIB. PLN - Apkabel mengatakan kebutuhan dari PLN tahun ini membuat permintaan kabel naik 20%.
  • 20:41 WIB. Tik Tok - Tik Tok rilis pusat keamanan.

PSI Sepakat DPR Tak Digaji, Jika...

Foto Berita PSI Sepakat DPR Tak Digaji, Jika...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji bagi anggota DPR jika kinerja legislasi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, mengatakan sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi. Karena itu pihaknya mendukung sepenuhnya wacana agar anggota DPR tak diberi gaji, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji.

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Ia menambahkan, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Karenanya ia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu?," jelasnya.

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan "Bersih-Bersih DPR" untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR - termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU.

Sebelumnya, qacana penghentian gaji pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

Tag: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Calon Legislatif, Gaji

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6081.867 -7.438 621
2 Agriculture 1530.458 0.983 20
3 Mining 1720.067 -20.197 47
4 Basic Industry and Chemicals 829.258 6.156 71
5 Miscellanous Industry 1407.197 10.701 46
6 Consumer Goods 2485.081 -0.352 49
7 Cons., Property & Real Estate 442.497 -5.069 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1050.648 2.298 71
9 Finance 1157.320 -4.652 91
10 Trade & Service 782.748 -0.305 153
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 282 352 70 24.82
2 AGRS 230 286 56 24.35
3 TRUS 268 322 54 20.15
4 KICI 270 320 50 18.52
5 KONI 424 500 76 17.92
6 LUCK 655 770 115 17.56
7 ABBA 89 104 15 16.85
8 DUCK 1,435 1,615 180 12.54
9 TFCO 590 660 70 11.86
10 VIVA 117 130 13 11.11
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 478 400 -78 -16.32
2 POLL 1,760 1,550 -210 -11.93
3 SDRA 850 750 -100 -11.76
4 TIRA 150 133 -17 -11.33
5 ENRG 63 56 -7 -11.11
6 AHAP 68 61 -7 -10.29
7 SQMI 300 270 -30 -10.00
8 POOL 4,690 4,240 -450 -9.59
9 ETWA 79 72 -7 -8.86
10 HEAL 2,850 2,600 -250 -8.77
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 362 2 0.56
2 BBCA 25,825 25,325 -500 -1.94
3 BBRI 3,600 3,630 30 0.83
4 TLKM 3,710 3,740 30 0.81
5 LPPF 5,825 5,825 0 0.00
6 PTBA 4,390 4,230 -160 -3.64
7 UNTR 28,700 29,125 425 1.48
8 RIMO 140 141 1 0.71
9 ADRO 1,280 1,240 -40 -3.12
10 ITMG 20,150 20,000 -150 -0.74