Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Kebijakan UKM yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dengan total aset minimal Rp5 miliar menjadi acuan kuat bagi Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) mendorong anggotanya untuk go public.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional, Bayu Priawan Djokosoetono.
"Memang saat ini masih belum banyak UKM yang mencatatkan namanya di lantai bursa. Makanya ini peluang yang bagus bagi UKM untuk berkembang," katanya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jum'at (7/12/2018).
Ia juga menambahkan merujuk data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sumbangsih sektor UKM dalam perekonomian Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta orang di hampir 58 juta unit usaha.
"Memang harus terus disosialisasikan. Masih sedikit juga UKM yang belum mengerti tata cara untuk Go Public. Nah tentu untuk mendorong kebijakan ini, UKM harus disupport oleh pemangku kebijakan," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna, keberadaan BEI sebagai regulator bisa dimanfaatkan untuk dapat membantu networking para pengusaha.
"Kami membuka ruang untuk siapa saja pihak yang ingin bertanya, bahkan dari hak yang basic sekalipun ya," katanya.
Faktor lain yang turut menjadi kendala, Bayu melanjutkan informasi mengenai ketentuan Go Public yang harus dipenuhi membuat beberapa UKM ragu.
"Oleh karena itu pihak BEI dan asosiasi harus duduk bersama untuk mencari titik temu, sekiranya ada syarat yang menghalangi UKM yang ingin Go Public," jelasnya.
Terakhir, ia mengatakan pihaknya berharap banyak UKM yang akan melantai di bursa. Dengan itu, maka akan terbuka masuknya investasi di sektor ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Nadya Zul El Nuha
Editor: Kumairoh
Tag Terkait:
