Kemenag Siapkan Beasiswa Studi Islam bagi Mahasiswa Asing

Kementerian Agama akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing yang tertarik belajar studi Islam di sejumlah Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia pada 2019.

 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa mahasiswa dari berbagai negara bisa belajar di Perguruan Tinggi Islam Negeri yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, salah satunya UIN Jakarta. Mahasiswa asing yang tertarik akan dibiayai dengan skema pembiayaan penuh.

"Ini adalah salah satu upaya kami menyebarkan ilmu keislaman ke seluruh dunia," ujar Kamaruddin  pada acara The 2nd Islamic Higher Education Professors (IHEP) Summit, di Bandung, Sabtu (08/12/2018).

Namun, Kamaruddin belum memberikan kepastian tentang jumlah mahasiswa asing yang akan diberi kesempatan menerima program ini.

"Tahun lalu beberapa UIN telah menjadi pilot project program ini dan akan diperluas ke UIN-UIN yang lain di seluruh Indonesia. Kementerian Agama akan mengundang 2.000 mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia secara bertahap dalam waktu beberapa tahun berjalan," kata dia.

Menurut dia, program ini sudah diujicoba pada tahun 2018, namun dalam jumlah yang belum begitu signifikan. Ke depan, akan diperluas sebaran serta volumenya di tahun mendatang.

Sebelum program ini digelar, UIN Jakarta telah menjadi tujuan mahasiswa asing menimba ilmu studi Islam, namun masih bersifat swadaya, di antaranya mahasiswa yang berasal asal Turki, Philipina, Thailand, dan Jepang.

"Penerimaan mahasiswa asing memiliki dampak positif bagi dunia pendidikan Islam sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi moderasi Islam," lanjutnya. 

Menurutnya, datangnya mahasiswa asing ke Indonesia merupakan kepercayaan sekaligus pengakuan global atas kapasitas akademik yang dimiliki Universitas Islam di Indonesia.

Internasionalisasi UIN juga menjadi momentum pendidikan tinggi Islam Indonesia menyebarkan ide dan praktik keislaman yang moderat sebagai aspek penting kehidupan kemanusiaan yang lebih baik.

"Hal ini diperlukan dalam menekan potensi konflik bermotif agama di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berpenduduk muslim," tutupnya.